Terkait upaya ini Anggota DPD RI asal NTB Farouk Muhammad menyarankan agar Komisi Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP3S) lebih kreatif. Mantan Gubernur Akpol itu menilai jika KP3S hanya bekerja sendiri dan ‘’berteriak’’ di NTB saja, cita-cita propinsi baru itu akan sulit tercapai.
Menurutnya, yang harus dilakukan komisi itu adalah menjalin komunikasi dengan masyakarat di daerah lain yang juga sedang memperjuangkan pemekaran, untuk mendesak pemerintah agar mencabut moratorium pemekaran wilayah yang kini menjadi penghambat terbesar pembentukan daerah otonom baru.
‘’Saya menyarankan pada merera, kalian kalau mau berjuang untuk pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa ini nggak mungkin berteriak seorang diri di tengah hutan belantara Indonesia yang begitu luas. Tidak mungkin pemerintah menyetujui Propinsi Pulau Sumbawa, tatkala masih moratorium. Karena itu upaya perjuangan yang harus mereka lakukan adalah mendesak pemerintah pusat supaya moratorium itu dicabut. Tetapi tidak usah berjuang sendiri. Bekerjasamalah dengan beberapa calon propinsi yang juga mendesak itu,’’ujarnya kepada JPNN di DPD-RI, Jakarta Kamis (3/3).
Dijelaskan, pemekaran itu tidak boleh dianggap sebuah pemisahan diri dalam artian negatif. Tetapi harus dilihat secara objektif mengenai kondisi geografis dan lainnya yang dirasa akan lebih baik jika NTB dipimpin oleh dua pemerintah provinsi yang berbeda. Farouk juga meminta Pemprov NTB melakukan kajian komperhensif mengenai aspirasi PPS ini.
Pendapat senada juga dikemukakan Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR RI asal Sumbawa. Menurutnya, jika melihat dalam strategi pengembangan wilayah jangka panjang NTB memang layak dijadikan dua provinsi. Alasanya kondisi geografis dan perbedaan kultur di Lombok dan Sumbawa kerap menjadi penghambat pemerataan pembangunan.
‘’Kalau kita melihat Bali sebagai contoh maka NTB itu terlalu besar sehingga dia terpecah dalam pragmentasi kultural yang menyebabkan kebijakan pembangunannya itu ngga bisa solid. Itu yang menyebabkan munculnya perbedaan, mereka yang hidup di Sumbawa yang merasa tidak terlayani, akhirnya Lombok sendiri tidak fokus pada pilihan kebijaksananan prioritas pembangunan apa yang harus dilakukan di situ,’’ ujarnya saat dihubungi JPNN.
Menurutnya, ide pembentukan Provinsi Pulau Lombok itu lebih penting daripada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Seperti diberitakan sebelumnya, gagasan pembentukan PPS ini bersamaan dengan wacana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan memisahkan diri dari Lombok Timur. Namun khusus untuk Sumbawa syarat awal yang belum dipenuhi adalah lampu hijau dari gubernur NTB yang hingga kini belum memberi restu.
Di Panitia Kerja Otonomi Daerah Komisi II DPR RI, seluruh daerah yang memenuhi syarat akan dibahas dalam rapat kerja Selasa (8/3) mendatang. Dari rapat ini juga akan terlihat apakah PPS dan KLS masuk dalam prioritas daerah yang akan segera dimekarkan.(zul/jpnn)
(Source : jpnn.com)
0 komentar:
Posting Komentar