Selain melaporkan pengaduan dari rumah kebohongan, hari ini tokoh lintas agama juga melaporkan dugaan korupsi yang merugikan negara senilai triliunan rupiah. Tindakan korupsi ini dilakukan oleh enam perusahaan yang ada di Indonesia."Kami menyampaikan berkas-berkas dari Badan Fiskal kepada KPK untuk diperiksa. Ada enam perusahaan, yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif. Kerugian negaranya triliunan rupiah, ya pasti di atas satu triliun itu," tutur anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama, Sasmito Hadi Negoro, di kantor KPK, Jumat (4/3/2011) petang.
Pria yang juga merupakan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara ini mengatakan, laporan tersebut diserahkannya ke KPK karena lembaga antikorupsi tersebut yang dapat dipercaya saat ini. Sasmito berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan mereka ini.
"Karena hak angket mafia pajak sudah gugur, untuk mafia perpajakan kan kita sepenuhnya berharap pada lembaga penegak hukum. Dan KPK ini sekarang yang paling jos," papar Sasmito.
Sasmito berharap KPK menempuh metode uji materiil daripada uji formal. Pasalnya dengan uji formal saja, sambungnya, kejanggalan-kejanggalan dalam berkas-berkas yang dia sodorkan ke KPK tidak akan dapat terbongkar.
"Untuk dilakukan uji materill, bukan uji formal. Kalau formal kan hanya bukti-bukti dokumen, dan dokumen itu bisa direkayasa. Di sini PPATK harus memberikan respon," pungkas Sasmito.
(Source : detik.com)
0 komentar:
Posting Komentar