Ketahanan Energi Mengkhawatirkan

Inilah negeri yang bergelimang sumber daya energi dan serentak dengan itu, inilah pula negeri yang rawan energi. Rawan karena ketahanan energinya rendah. Padahal, selain ketahanan pangan, ketahanan energi merupakan faktor penting ketahanan nasional. Karena itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berteriak saat stok minyak Republik Indonesia hanya cukup untuk 20 hari, bahkan dalam kondisi tertentu hanya tahan untuk lima hari.

Angka itu sangat jauh di bawah stok minyak Jepang yang mencapai 107 hari dan Singapura 120 hari. Padahal, Jepang dan Singapura tidak memiliki kandungan minyak dalam perut bumi mereka.

Bagaimana mungkin daya tahan energi sebuah negara yang punya kandungan emas hitam di dalam perut buminya lebih rapuh ketimbang negara-negara yang ditakdirkan sebagai konsumen?

Selama ini, kita dininabobokan kekayaan alam dan malas mengolah kekayaan alam itu sehingga memberi nilai tambah.

Kita pun lebih suka main cepat. Dengan dalih menyelamatkan penerimaan, pemerintah lebih suka menyerahkan pengelolaan isi perut bumi kepada kontraktor minyak asing. Jaminan ketersediaan energi di dalam negeri pun menjadi persoalan nomor dua.

Kontraktor minyak asing telah dijadikan raja di hulu energi. Mereka menguasai 65% atau 329 blok migas. Sebaliknya, perusahaan nasional hanya menguasai 24,27% dan sisanya perusahaan patungan.

Sistem bagi hasil pun belum berkiblat pada kepentingan nasional. Para kontraktor hanya wajib menyetor 25% dari hasil produksi mereka untuk pasokan domestik. Karena itu, tak mengherankan jika ketahanan energi kita rentan.

Keadaan akan bertambah buruk bila konflik yang melanda sejumlah negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara berlangsung berkepanjangan yang menyebabkan negara-negara itu terpaksa menghentikan produksi.

Oleh karena itu, langkah pembenahan harus dimulai dari segera menata ulang sistem pengelolaan ladang minyak nasional. Tidak bisa lagi main obral sumber daya, tanpa memikirkan ketahanan di dalam negeri. Dengan dalih apa pun, menjaga ketersediaan stok domestik harus lebih penting.

Pemerintah jangan tuli terhadap seruan tentang keberpihakan pada kepentingan dalam negeri. Tidak ada larangan, misalnya, mengubah undang-undang dan kontrak-kontrak pengelolaan ladang-ladang minyak kita bila dirasa terlalu merugikan.

Termasuk, tidak memperpanjang pengelolaan ladang minyak di tangan perusahaan asing bila masa kontrak mereka selesai. Kita juga perlu mengingatkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif yang terbarukan. Jangan program itu hanya hangat-hangat tahi ayam!

(Source : mediaindonesia.com)