Haris Media official website | Members area : Register | Sign in
Maaf Blog Ini Sedang Dalam Proses Pengembangan

Waspadai Perusahaan Bodong Ikut Lelang Gedung DPR

Minggu, 06 Maret 2011

Share this history on :
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang menerangkan, pelelangan tender pembangunan gedung baru DPR dilaksanakan mulai Senin (7/3). Terhadap rencana tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak bila sejumlah perusahaan yang di-blacklist ikut tender gedung baru tersebut. Berdasarkan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), nama perusahaan yang di-blacklist antara lain PT Indah Karya, PT Griksa Cipta, PT Adhi karya, dan PT pembangunan Perumahaan. Perusahaan tersebut sebelumnya terlibat dalam revovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selartan yang berbuntut masalah. “Menurut BPK, beberapa di antara perusahaan tersebut sudah diaudit dan dinyatakan melanggar,” ujar Sekjen Fitra Yuna Farhan di Jakarta, Sabtu (5/3). Fitra menjelaskan, anggaran pembangunan gedung baru tersebut tetap Rp1,8 miliar. Dan tidak benar bila terjadi penghematan hingga menjadi Rp1,3 triliun. Berdasarkan data yang terkumpul, realiasasi anggaran pembangunan gedung baru DPR pada 2010 sebesar Rp383.231.827.000 miliar, pagu anggaran pembangunan pada 2011 RP800.000.000.000 miliar dan pagu anggaran pembangunan gedung baru pada 2012 sebsar Rp616.768.173.000. Jumlah seluruh anggaran pembangunan Rp1.800.000.000.000 triliun. Alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun itu jika dibagi dengan 560 anggota DPR berarti ruang kerja setiap anggota DPR di gedung baru itu setara Rp3,2 miliar. Dan Rp3,2 miliar itu setara harga rumah mewah di Jakarta. Dan kalau DPR masih ngotot betul-betul anggota DPR telah kehilangan hati nuraninya untuk membela rakyat miskin. Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, mengimbau agar lelang gedung baru dilakukan setransparan mungkin. Sejak awal, pembangunan gedung baru bermasalah. Oleh karena itu, bila DPR tetap ngotot membangun gedung, seharusnya sejumlah pertanyaan masyarakat soal keberatan pembangunan harus dijawab oleh DPR. “Misalnya, perusahaan apa yang ikut tender. Berapa biaya, dan mengapa perusaan tersebut terlibat,” tegasnya. (*/OL-8)

Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : harismedia.net@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...

0 komentar:

Posting Komentar