Teologi Koalisi: Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Politik kekuasaan di negeri kita makin menarik karena makin ajaib. Banyak perjanjian ditandatangani, tapi sebanyak itu pula yang diingkari. Dalam Koalisi, misalnya, ada Perjanjian Lama yang dianggap kurang mengikat sehingga melahirkan ancaman Hak Angket (Centurygate 2009 dan Mafia Pajak 2011).

Untuk mencegah munculnya kembali ancaman terhadap ketenteraman penguasa, diluncurkan Perjanjian Baru, yang konon sudah diparaf para anggotanya. Partai Golkar dan PKS, yang nyaris mengegolkan Hak Angket Pajak untuk membongkar mafia pajak di pusat kekuasaan, akhirnya juga bertekuk lutut di hadapan penguasa.

Kalau ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kawan saya yang pakar sosiologi korupsi dan beragama Nasrani, “harus ada penyaliban…!” Tentu saja kita semua tahu, siapa yang harus disalib secara politik.

Sementara yang sudah tampak depan mata adalah berubahnya gedung parlemen di Senayan menjadi “Tembok Ratapan”. Ratapan bagi rakyat Indonesia yang menyesali kenapa dalam pemilu kemarin memilih mereka…

Tembok Ratapan versi teologi (Yahudi) adalah sisa dinding kuil suci yang dibangun Raja Salomo (Nabi Sulaiman). Di dinding ini orang Yahudi meratapi dan menyesali pengingkarannya terhadap Tuhan.

Tapi kebanyakan umat Islam percaya, tembok di Yerusalem itu bagian dari dasar Masjidil Aqsa dan Masjidil Omar, serta diyakini sebagai gerbang tempat berangkatnya Nabi Muhammad saw dari Yerusalem ke surga (mi'raj) dengan mengendarai Buraq.

Apa hubungan cerita di atas dengan Koalisi?

Bagi para pengikutnya Koalisi memang diperlakukan seperti agama. Tepatnya, seperti sekte dalam sebuah agama. Maka barang siapa mengingkari aturannya, layak dapat hukuman. Misalnya, dikafirkan (dikeluarkan dari keanggotaan), atau pahalanya (jatah menteri dalam kabinet) dihapus, atau bisa juga dikurangi.

Sebagaimana sekte dalam terminologi agama, para anggota koalisi juga meyakini dan mengikuti ajaran ‘sang nabi’ yang jadi pemimpin mereka, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono alias Yudhoyono alias SBY alias Presiden RI.

Sebab yang taat dan patuh pada ‘sang nabi’ memang langsung diganjar surga dunia dalam politik kekuasaan nasional. Ada yang jadi menteri kabinet, ada pimpinan badan/lembaga negara, atau minimal komisaris di perusahaan-perusahaan milik rakyat Indonesia.

Menurut para ulama ketatanegaraan, Koalisi (Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan PP) pimpinan Yudhoyono ini masuk dalam kategori aliran sesat. Sebab koalisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensiil. Koalisi merupakan ‘sunah’ dalam konsep parlementer.

Apalagi, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang mereka tandatangani, tidak pernah diketahui oleh pemegang saham mayoritas (konstituen alias rakyat pemilih) partai-partai Koalisi.

Apakah dalam perjanjian itu ada kesepakatan untuk mengabaikan kesejahteraan rakyat? Apakah juga ada pasal kesepakan untuk saling menutupi pelanggaran hukum, wabil khusus tindak pidana korupsi, yang dilakukan anggota koalisi? Sebab kalau itu yang terjadi, namanya kan bukan koalisi, tapi konspirasi alias persekongkolan jahat.

Lebih celaka lagi kalau para anggota koalisi menganggap kursi presiden yang sedang diduduki SBY adalah ‘tahta suci’ yang harus diselamatkan, tak perduli mayoritas rakyat Indonesia hidup terlunta-lunta di negeri yang oleh Allah SWT diciptakan bak surgawi dan kaya raya untuk dinikmati oleh kita semua, bukan hanya untuk para pimpinan partai Koalisi.

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan sistem pemerintahan, demokrasi dan masa depan anak cucu kita? [***]

Sumber : rakyatmerdekaonline.com

RI Belajar dari Ethiopia Soal Keanekaragaman Agama

Indonesia perlu belajar ba­nyak bagaimana menciptakan su­a­sana kerukunan antar umat beragama dari Ethiopia. Pa­sal­nya, negeri yang juga multi aga­ma itu terbilang ber­ha­sil dalam mengatur kebera­gaman budaya dan agama hing­ga me­ning­katnya pereko­no­mian mereka. “Ethiopia adalah negara yang baru bangkit yang kini setara dengan Vietnam. Mereka sama seperti Indonesia yang mer­u­pakan negara multi agama, tapi mengapa mereka bisa merangkak bangkit,” ujar bekas Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi di sela-sela dialog lintas agama RI-Ethiopia, dengan tema “Managing Mutual Respect and Understanding in the Religious Communities” di se­kre­tariat International Con­fe­rence for Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, kemarin. Indonesia, lanjut Hasyim, du­lunya tidak ada apa-apa (jauh dari kata konflik), sekarang justru konflik merajalela. Sam­pai-sam­pai, bom ada yang me­ledak di masjid dan bukan hanya bom di gereja. “Ini perlu kajian yang men­d­a­lam, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan itu terjadi. Kami tengah berbagi pengalaman de­ngan Ethopia. Mengingat, ada beberapa persamaan potensi yang dimiliki kedua negara ini, namun berbeda hasil,” lanjutnya. Dubes RI untuk Ethiopia Ramli Saud menambahkan, sela­ma mengemban tugas hampir tiga tahun di sana, dia mendapati be­berapa pengalaman berharga. “Ethiopia sudah maju pesat di­bandingkan 20 tahun lalu. Sta­bi­litas perekonomian mereka sa­ngat terbantu situasi ke­ama­nan,” kata Saud. [RM]

Sumber : rakyatmerdekaonline.com

Masuk Arena Politik, Tokoh Lintas Agama Pun Pecah

Berkat reformasi, kebebasan beragama dan tumbuhnya kerukunan beragama makin kukuh. Kebebasan beragama itu juga merekatkan hubungan antarummat dan tokoh lintas agama. Sebut saja, beberapa peristiwa atau isu nasional yang sempat mencuat seperti aksi terorisme. Para tokoh lintas agama bersatu dan menyikapinya secara bersama- sama. Misalnya dengan mengeluarkan sikapnya. Mereka mengadakan dialog- dialog bersama menyikapi persoalan bangsa.

Kemudian beberapa waktu lalu, pemuka agama kompak mengkritik pemerintahan dengan menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbohong soal hasil pembangunan. Mereka menilai pemerintahan penuh dengan kepalsuan. Saat itu, pemuka agama ini dinilai mulai masuk dalam ranah politik praktis, bukan lagi murni gerakan moral.

Seperti yang disebutkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dipo menyebut bahwa pemuka agama tak ubahnya burung gagak pemakan bangkai yang berpenampilan burung merpati putih. Tak lama kemudian, dia menyebut pemuka agama kelompok mata kalong yang rabun melihat keindahan dan hanya melihat kegelapan atau keburukan.

Tak lama kemudian, keharmonisan para pemuka agama ini menjadi goyah setelah ada dukungan dari Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo kepada Ahmadiyah.

Padahal sudah jelas, dari kalangan tokoh ummat Islam sendiri seperti Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang juga penggangas kelompok tokoh lintas agama menegaskan bahwa Ahmadiyah sudah jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam, terutama karena mereka meyakini Mirza Ghulam sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal, ummat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad ialah penutup para nabi dan rasul.

"Banyak yang tidak tahu, Ahmadiyah menampilkan Mirza sebagai Imam Mahdi serta mengkafirkan kelompok lain, termasuk Islam. Maka ada reaksi MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhamadiyah dan ormas lain," ujarnya seusai menghadiri seminar internasional 'Islam, Peace, and Justice' di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/3/2011).

Menurut dia, organisasi massa (ormas) Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak mau bertindak melanggar hukum dan menyerahkan persoalan Ahmadiyah pada wewenang negara untuk bertindak tegas, supaya tidak menimbulkan reaksi dan keresahan masyarakat.

Sikap kontroversial Romo Benny juga mengundang reaksi dari tokoh lintas agama KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Dia menyayangkan pembelaan anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama Romo Benny Susetyo terhadap kelompok Ahmadiyah. Bagi Gus Sholah, polemik Ahmadiyah adalah urusan internal umat Islam.

“Disayangkan kalau beliau (Romo Benny) ikut membela Ahmadiyah. Walaupun Romo Benny berhak berbicara namun sebaiknya jangan ikut membela. Sebab, itu malah memperkeruh suasana,” tandas Gus Sholah kepadaINILAH.COM, Minggu (6/3/2011)

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, itu, tokoh-tokoh nonmuslim seperti Romo Benny tidak pada tempatnya jika ikut terseret dalam perdebatan dan polemik Ahmadiyah. Menurut adik mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, tindakan Romo Benny itu malah bisa menambah daftar masalah menjadi kian rumit.

Selain itu, Gus Sholah menilai ikut campurnya agamawan non-muslim dalam penyelesaian Ahmadiyah justru bisa merusak kebersamaan tokoh lintas agama yang belakangan terjalin dengan baik.

Tak hanya itu, tokoh lintas agama lainnya, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi juga bereaksi keras terhadap Ahmadiyah. Hasyim menegaskan bahwa penyebaran ajaran Ahmadiyah harus segera dihentikan, agar tidak terus menerus menjadi sumber konflik di masyarakat, termasuk politisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng isu tersebut.

"Ajaran ini sangat rawan memicu terjadinya kemarahan masyarakat, termasuk politisasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng isu ini sehingga makin memperkeruh suasana," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Menurut dia, pengikut Ahmadiyah hanya segelintir orang saja di Indonesia, namun isunya bisa menjadi sangat besar dengan adanya ikut campur dari kalangan tertentu itu.

Menurut Hasyim, yang mendukung dibiarkannya penyebaran ajaran Ahmadiyah itu hanyalah Jaringan Islam Liberal (JIL) atau LSM yang mengatasnamakan HAM (hak asasi manusia), karena mereka tidak merasa memiliki Islam.

Melihat kisruh itu, Dipo Alam mengingatkan agar kelompok “gagak hitam berbulu merpati putih” jangan memainkan kartu kontroversi Ahmadiyah. Mereka sebaiknya melakukan syiar atau penggembalaan kepada umatnya dalam kesejukan toleransi beragama, bukan sebaliknya mengobarkan kegaduhan kerukunan umat beragama.

"Ini berpotensi melebar ke arah konflik horizontal karena Romo Benny Susetyo pengurus KWI sudah mencampur adukkan masalah internal umat Islam."

Dipo mengingatkan agar kelompok gagak hitam berbulu merpati putih, yang mengaku gerakan moral tapi sebenarnya gerakan politik, tidak memperkeruh keadaan.

Namun demikian, terkait dengan tindakan Romo Benny, Hasyim Muzadi percaya bahwa agama lain, seperti Katholik dan Protestan, tidak ingin ikut campur dalam persoalan ini. Karena mereka juga akan marah jika ada bagian dari mereka, yang misalnya tidak mengakui Yesus.

"Kalaupun Romo Benny Susetyo membela-bela Ahmadiyah itu kan dia menggunakan nama Yayasan Setara, bukan mengatasnamakan agama Katholik. Agama Katholik tidak mungkin intervensi untuk memperkeruh suasana," katanya.

Peringatan Dipo Alam dan tiga tokoh lintas agama yang juga pemuka ummat Islam itu memang patut disimak, terutama oleh Romo Benny dan pemuka agama lainnya. Bayangkan, apa reaksi atau perasaan para pemuka dan ummat Katholik, Protestan, jika muncul kelompok sempalan yang mereka nilai sesat dan menyesatkan, kemudian para tokoh Islam, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu membela kelompok itu. [nic]

Source : inilah.com

Bagaimana Pelacur Beragama

Judul buku setebal 199 halaman itu sangat menarik. "Agama Pelacur". Buku hasil penelitian terhadap kehidupan spiritualitas para pelacur di tiga lokasi di kota Surabaya itu dibedah oleh sebuah kelompok mahasiswa di STAIN Pamekasan, Sabtu (5/3). Di sampul buku yang ditulis oleh Prof Dr Nur Syam, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya mempertegas bahwa fenomena pelacuran tidak sekadar menunjukkan adanya pola relasi gender yang timpang, mesin pengeruk uang, dan kelompok sosial yang selalu mendapat cacian dan hujatan. Tetapi lebih dari itu. Ia memiliki dimensi kemanusiaan yang perlu diperhatikan dengan cara empati agar kita tidak terjebak dengan ikut-ikutan mengumpat dan menghujat mereka. Sebab pelacur adalah juga manusia yang memiliki spiritualitas dan bahasa tersendiri dalam mengapresiasi dan berdialog dengan Tuhan. Habib Musthafa, salah satu tim peneliti terbitnya buku "Agama Pelacur" yang hadir dalam acara bedah buku tersebut menuturkan buku itu tidak untuk menjawab apakah pelacur punya agama, melainkan bagaimana pelacur itu menjalankan agamanya. Karena persoalan agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhan. Menurut Habib, penelitian di tiga lokasi pelacuran di Surabaya di antara di lokalisasi Moroseneng, Dolly, dan Jagir mengungkap bahwa pelacur juga taat menjalankan agamanya di tengah aktivitasnya melayani lelaki hidung belang.

"Kita ingin mengungkapkan fakta bahwa pelacur juga makhluk Tuhan yang memiliki dimensi hubungan dengan Tuhannya. Tapi apakah dia akan diterima itu adalah urusan Tuhan. Dan kita ingin semua yang mengerti bisa peduli mereka dengan cara-cara yang baik dan manusiawi,” terangnya. Habib menegaskan buku “Agama Pelacur” ini bukan ditulis untuk membenarkan eksistensi pelacuran. Sebaliknya, buku itu untuk menggugah setiap orang agar membantu pelacur keluar dari kehidupannya yang melanggar agama. Salah seorang mahasiswi perserta bedah buku, Isnatun, menilai buku ini sangat kuat karena berhasil mengungkap ruang kosong dalam diri pelacur yaitu spiritualitasnya. Buku itu juga dianggap enak dibaca karena metodologi riset yang digunakan yaitu in depth interview serta observasi langsung di lapangan. "Realitas yang tidak tampak dari seorang pelacur bisa kita tahu dari buku ini," pungkasnya.

Mustofa Bisri

(Source : tempointeraktif.com)

Menjaga Hubungan Agama dan Negara

Pemerintahan sekuler dan komunis telah membuat masyarakat Eropa Timur, khususnya Ceko, kian jauh dari nilai-nilai agama. Harapan hadirnya kembali agama dalam ranah publik muncul. Agama diminta turut ”bertanggung jawab” atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern saat ini.

Keinginan sebagian warga untuk menghadirkan kembali agama (gereja) dalam ranah publik itu diungkapkan Presiden Akademi Kristen Ceko, Praha, Mgr Tomás Halík dalam ”Dialog Antaragama: Mempromosikan Peradaban yang Harmonis dalam Masyarakat Plural” di Praha, Ceko, akhir Mei lalu. Namun, harapan itu belum bisa dipenuhi karena pembatasan negara yang kuat.

Saat tekanan dan frustrasi sosial terus meningkat dan politik sekuler tidak cukup mampu mengekspresikan kegundahan dan emosi, masyarakat spontan berpaling kepada agama. Semangat ini dapat dimanfaatkan pemimpin politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka dengan memanfaatkan retorika dan simbol agama. Agama akan menjadi senjata konflik politik yang mematikan.

Upaya melibatkan kembali agama ke ranah publik di negara Barat yang sekuler memang tak mudah. Kelindan antara agama dan negara pada abad pertengahan masih menyisakan trauma dan ketakutan. Runtuhnya komunisme dan kembalinya sekularisme tetap membuat masyarakat berhati-hati saat membahas agama untuk menghindari masuk ke ranah privat terlalu dalam.

Pada era demokratisasi, Pemerintah Ceko sebenarnya mengakomodasi keberadaan agama. Semua agama bebas tumbuh dan berkembang. Kondisi ini yang membuat pentingnya dialog untuk menjembatani keragaman yang ada. Nilai agama dapat diubah menjadi kekuatan potensial bagi terwujudnya perdamaian, bukan sebagai kekuatan yang merusak. ”Agama dan budaya dapat membangun nilai moral yang efektif bagi masyarakat,” katanya.

Wakil Presiden Yayasan Islam Ceko Vladimir Sanka menambahkan, keberadaan komunitas Muslim Ceko baru diakui akhir 2004. Undang-undang yang berlaku sejak 1992 pada awal runtuhnya komunisme tidak mengizinkan terdaftarnya komunitas Muslim karena jumlah pemeluknya kurang dari 10.000 penduduk dewasa. Namun, berdasarkan UU yang baru pada 2002, pendaftaran komunitas agama dipermudah, yaitu hanya dengan 300 penduduk.

”Masalah dengan negara tak ada. Yang ada hanya persoalan personal antarumat beragama serta beberapa diskriminasi, seperti sulitnya perempuan berjilbab melamar pekerjaan,” ungkap Sanka.

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A Hasyim Muzadi membandingkan hubungan agama dan negara di Ceko dengan keadaan di Indonesia. Meski mayoritas rakyatnya beragama Islam, Indonesia bukan negara Islam. Dasar negara yang menjadi rujukan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, bukan hukum agama tertentu.

”Indonesia bukan negara agama karena tidak memasukkan dogma teologi ritual menjadi aturan negara. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler karena tetap mengakomodasi masuknya nilai agama dalam negara,” katanya. Nilai universalitas agama itulah yang dimasukkan saat membangun sistem hukum negara sehingga tidak membuat terjadinya formalisasi agama. Pada saat bersamaan, hukum negara melindungi semua agama yang ada.

Menurut Hasyim, secara ajaran, agama tak memerlukan kekuasaan negara. Namun, fakta kehidupan modern membuat negara mengatur hampir segala hal untuk warganya. Karena itu, hubungan antara agama dan negara harus membuahkan kedamaian dan independensi agama.

Untuk menjamin terselenggaranya hubungan antara agama dan negara yang serasi, diperlukan pemahaman agama yang moderat. Orang beragama di Indonesia diharapkan menjadi agamawan yang baik sesuai ajaran agamanya dan pada saat berbarengan juga memiliki toleransi dengan umat agama lain sesuai kadar keimanannya. Mereka harus menjadi umat beragama yang baik, tetapi juga warga negara yang baik.

Konflik agama yang ada di sejumlah wilayah seharusnya tidak perlu dijadikan alasan, agama hanya membawa masalah saat hadir dalam kehidupan publik. Konflik agama umum- nya lebih banyak ditumpangi kepentingan jahat politik.

Hubungan antarumat beragama di Indonesia juga cukup baik. Saat mereka bertemu, hal-hal yang dibicarakan tak hanya tentang persoalan agama, tetapi juga persoalan kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan yang sama-sama dihadapi semua komunitas agama.

Isu aktual yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat itulah yang menurut perwakilan Kementerian Luar Negeri Ceko Edita Hrda kurang dikembangkan. Berbagai persoalan global dapat didialogkan untuk mencari kesepahaman bersama antarkomunitas yang berbeda agama dan budaya.

Salah satu media yang dapat digunakan untuk membangun dialog antarkomunitas yang berbeda bagi kepentingan membangun negara ataupun menata pergaulan global itu adalah pendidikan.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Pendeta Jan Sihar Aritonang, dalam dialog antaragama Indonesia-Hongaria di Gödöllð, Hongaria, akhir Mei lalu, mengatakan, komunitas agama di Indonesia sejak lama menyelenggarakan pendidikan bagi komunitasnya ataupun pendidikan umum yang terbuka bagi komunitas agama lain.

Tujuan pendidikan yang dikelola komunitas agama itu tak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia bangsa secara keseluruhan. Selama ini komunitas agama itu banyak menjadi sumber pemimpin bangsa.

Namun, banyak lembaga pendidikan yang dikelola komunitas agama belum membangun jaringan kerja terpadu, khususnya di antara agama yang berbeda. Padahal, kerja sama itu diperlukan untuk semakin memperkokoh dialog antaragama yang sudah berlangsung. Kerja sama lintas agama itu banyak diperankan lembaga kajian keagamaan, seperti Wahid Institute dan Maarif Institute.

Penulis : M ZAID WAHYUDI

(Source : kompas.com)