Memiskinkan Petani Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

Kebijakan impor pangan khususnya beras, yang justru menjadi bumerang dan memiskinkan petani kecil bisa dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara. Apalagi, di sisi lain, pemerintah malah lebih berpihak kepada kepentingan obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan cara memaksa rakyat pembayar pajak untuk menanggung beban utang obligasi rekapitalisasi perbankan itu.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan pejabat yang bukan hanya memahami penderitaan rakyat kecil tetapi juga peduli dengan nasib mereka sehingga rela berjuang demi kesejahteraan rakyat banyak.

Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zamroni Salim, di Jakarta, Rabu (20/7), mengatakan penyelenggara negara tidak memiliki keberpihakan dalam memperhatikan nasib rakyat kecil. Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap rakyat lebih bersifat rutinitas atau business as usual. Akibatnya, jumlah orang miskin bukannya berkurang, malahan bertambah setiap tahun. Karena itu, pejabat yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah aparat pemerintah yang mampu menggunakan semua sumber daya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

"Saya belum melihat ada pejabat negeri ini yang benar-benar prorakyat. Mereka tidak peduli lagi dengan rakyatnya. Mereka butuh rakyat saat diperlukan saja," tegas dia.

Zamroni menilai pejabat Indonesia tidak peka terhadap persoalan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Padahal, potensi Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam itu tidak dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara negara.

"Saya belum melihat program perbaikan nasib petani, distribusi pangan dan infrastruktur untuk menjangkau daerah yang miskin. Tampaknya, mereka menjabat bukan demi bangsa dan negara tetapi kepentingan sendiri. Ini namanya pejabat yang menjajah rakyat, bukan pejabat yang melindungi rakyat," jelas Zamroni.

Sebelumnya dikabarkan, kenaikan harga beras global yang menyeret penguatan harga beras di Indonesia diperkirakan kian menggerus daya beli rakyat miskin dan petani. Dalam sepuluh tahun terakhir, daya beli masyarakat untuk beras telah menyusut empat kali lipat. Secara umum kenaikan harga beras di dalam negeri berpeluang mendorong laju inflasi sehingga semakin menekan nasih rakyat miskin Indonesia yang mencapai 117 juta jiwa berdasarkan kriteria Bank Dunia.

Zamroni mengungkapkan pemerintah tidak adil terhadap rakyat karena pajak yang dipungut dari hasil keringat rakyat kecil dipakai untuk membayar utang BLBI. "Saya tidak mengatakan ini sebuah kejahatan. Ini jelas sangat tidak adil dan melukai rakyat. Ini kesalahan dalam mengalokasikan anggaran negara. Masalah prioritas menjadi penting, terutama menyangkut kepentingan masyarakat miskin yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun," ujarnya.

Menurut dia, pajak harus digunakan untuk kegiatan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan rakyat terutama masyarakat kecil yang terpinggirkan misalnya untuk ketahanan pangan dan perbaikan infrastruktur.


Tidak Menikmati

Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan petani Indonesia tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras global. Malah, pendapatan petani semakin tergerus karena terbebani untuk membayar utang biaya produksi.

"Setiap ada kenaikan harga komoditas pangan banyak petani yang masuk dalam katagori miskin. Soalnya, petani di Indonesia itu petani penggarap dan sekarang ini hasil panen petani penggarap habis saat masih di sawah dan tidak sempat disimpan di rumah. Setelah menjual panen, petani langsung menjadi konsumen, dan membeli dengan harga di pasar," jelas dia.

Kalaupun ada yang dibawa pulang, tambah Enny, biasanya hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri selama 1-2 minggu setelah panen. "Tetap saja yang menikmati keuntungan terbesar itu pedagang pengumpul. Petani penggarap dan mayoritas petani itu menjadi konsumen sesudah mereka menjual semua hasil panen. Dan sebagai konsumen mereka harus mengeluarkan ongkos lebih mahal untuk membeli beras," ungka Enny.

Ia mencontohkan petani menjual gabah di level 4.000 rupiah per kilogram (kg), dan mereka harus membeli beras di level 7.000 rupiah per kg. Dengan kondisi itu, kata Enny seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong petani mendapatkan akses penjualan langsung ke pasar tanpa melalui perantara.

"Tetapi langkah yang dilakukan pemerintah memang vulgar, dengan dalih tidak memiliki cadangan, tiba-tiba impor. Kenapa pemerintah tidak menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. Padahal harga beras impor lebih tinggi daripada HPP. Kalau begitu pemerintah justru mensubsidi petani asing daripada petani lokal," papar dia.

Jadi daripada mengeluarkan anggaran besar untuk impor, katanya, seharusnya pemerintah menggunakan dana itu untuk menaikkan HPP, dan dampaknya akan menguntungkan petani karena Bulog bisa langsung menyerap beras milik petani dengan harga memadai. aan/YK/lex/WP

Sumber : koran-jakarta.com

Apakah 1 Kg Emas Lebih Bernilai daripada 1 Kg Beras?

Harga emas dunia kembali membuat rekor baru dengan menembus kisaran harga 1.600 dollar AS per troy ounce. Pada perdagangan di New York Mercantile Exchange, 18 Juli lalu, harga emas sudah mencapai 1.603 dollar AS per troy ounce. Jika dibandingkan dengan harga emas, Juli tahun lalu, harga emas sudah melonjak 33 persen.

Kenaikan ini tidak lepas dari krisis utang negara Uni Eropa yang sudah menjalar dan ditambah lagi oleh kekhawatiran terhadap ekonomi Amerika Serikat (AS) akibat kemungkinan gagal bayar utang yang jatuh tempo. Sampai saat ini, Kongres AS yang didominasi oleh kubu Republik belum menyetujui kenaikan pagu utang AS. Padahal, Obama melalui Departemen Keuangan-nya telah mengingatkan bahwa persetujuan kenaikan pagu utang harus sudah disetujui sebelum tanggal 2 Agustus 2011 untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada para kreditor.

Standard&Poor;'s (S&P) juga telah mengingatkan pemerintah AS bahwa mereka akan menurunkan peringkat kredit AS yang saat ini AAA jika pemerintah gagal membayar utang yang jatuh tempo. Pada Mei 2011, utang AS telah menyentuh 14,293 triliun dollar AS sedangkan pagu utang AS saat ini hanya 14,294 triliun dollar AS. Gagal bayar utang oleh AS bukan hanya merusak perekonomian AS, tetapi juga memengaruhi Uni Eropa, Jepang, serta negara-negara berkembang karena AS merupakan negara pengimpor terakhir yang menyerap produk dunia sehingga berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan demikian, dollar AS yang dicetak oleh AS juga dialokasikan untuk kebutuhan dunia.

Sementara itu, krisis utang Negara Uni Eropa yang berawal dari Yunani dikhawatirkan telah menjalar ke Italia, Spanyol, Republik Irlandia, dan Portugal. Baru-baru ini, hasil stress test terhadap 91 bank di Eropa menghasilkan delapan bank tidak lolos stress test, sedangkan stress test tersebut disinyalir tidak terlalu ketat. Diduga jika standar tesnya diperketat, seharusnya lebih dari delapan bank yang gagal. Kondisi ini makin mengkhawatirkan sehingga mendorong harga emas terus melonjak.


Dollar AS dan Emas

Berdasarkan perjanjian Breton Wood, New Hampshire, AS, tahun 1944, saat itu disetujui masing-masing negara mematok mata uang kertasnya dengan dollar AS dengan jaminan emas, yaitu 35 dollar AS dijamin dengan 1 ounce emas. Perjanjian ini berakhir tahun 1971 saat AS mengalami kesulitan ekonomi akibat perang Vietnam sehingga tidak mampu lagi mempertahankan uang kertas dengan jaminan emas. Richard Nixon sebagai Presiden AS waktu itu memutuskan tidak menjaminkan lagi dollar AS dengan emas melainkan ditentukan oleh kepercayaan terhadap cadangan devisa (emas dan valuta asing) yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Kebijakan ini waktu itu sangat mengagetkan dunia sehingga dikenal sebagai "Nixon shock". Sejak saat itu, dollar AS menggantikan peran emas sehingga dollar AS dikeluarkan tanpa batas sesuai kebutuhan dunia dan menjadi fundamental sistem moneter dunia.

Mengingat peran AS sebagai negara penopang ekonomi dan keuangan dunia, mata uang dollar AS sudah menjadi mata uang dunia sehingga bagi sebagian besar negara di dunia dollar AS dijadikan sebagai penempatan cadangan devisa. Dengan adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit oleh S&P tentunya cukup mengguncang perekonomian dunia, walaupun kemungkinan ini oleh beberapa kalangan dianggap relatif kecil. Krisis kredit di AS, mau tidak mau, menyebabkan ketidakpercayaan dunia terhadap dollar AS sehingga pelaku ekonomi menjadikan emas sebagai alternatif investasinya.

Emas

Sifat kimia yang dimiliki emas dan suplainya yang terbatas menyebabkan emas diburu dan harganya terus naik. Emas disebut sebagai logam mulia karena memiliki sifat-sifat yang unggul. Emas memiliki unsur kimia aurum yang dilambangkan dengan Au. Emas memiliki sifat kimia stabil, resisten terhadap korosi, tidak bereaksi dengan udara dan air, sehingga warna emas tetap bertahan.

Selain untuk perhiasan, emas juga dipakai untuk berbagai komponen elektronik karena memiliki daya hantar yang tinggi. Suplai emas yang terbatas menyebabkan emas makin diburu sebagai perhiasan maupun untuk investasi. Indonesia sendiri memunyai cadangan emas yang cukup besar. PT Freeport Indonesia saja pada tahun 2005 memunyai cadangan emas terbukti sebesar 1.242 ton. Emas juga menjadi budaya di beberapa negara, seperti India dan China. Kebangkitan ekonomi kedua negara ini mengakibatkan permintaan emas dunia makin melonjak sehingga turut mengakibatkan harga emas kian meroket.


Kontradiksi Harga Pangan dan Emas

Di tengah keguncangan ekonomi dunia akibat krisis utang di AS dan Eropa, emas dianggap sebagai alternatif investasi sehingga harganya terus naik. Bahkan, ada yang memprediksi dalam beberapa tahun ke depan harganya bisa mencapai 3.000 dollar AS per troy ounce atau sekitar delapan ratus ribu rupiah per gram. Hiruk-pikuk kenaikan harga emas ini telah menyedot perhatian dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, perhatian kita sangat minim terhadap produk pangan, seperti beras, jagung, gandum, kedelai, dan lain sebagainya.

Produk pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia harganya senantiasa ditekan sehingga petani yang memproduksi produk pangan tidak pernah bisa sejahtera. Padahal, sesungguhnya, hal yang paling penting bagi sejarah kehidupan manusia adalah kepastian pangan, sandang, dan papan untuk dapat bertahan hidup. Maka, terlihat absurd jika melihat harga pangan petani Indonesia yang masih dihargai murah oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan di sisi lain emas yang bukan merupakan kebutuhan pokok mengalami kenaikan tajam. Masyarakat dunia lupa terhadap kebutuhan pokok yang perlu mendapat jaminan suplai agar tidak kelaparan. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan harus diutamakan.

Harga 1 kg emas yang kira-kira setara dengan 69.000 kali harga 1 kg beras membuat produk pangan seperti beras tampak tidak berarti sama sekali. Padahal, produk pangan seperti beras merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga perlu mendapat perhatian dari kita semua. Apakah ini sebagai tanda-tanda zaman ketika kita lupa terhadap kebutuhan rakyat miskin yang jumlahnya di negara ini puluhan hingga ratusan juta jiwa serta miliaran jiwa di seluruh dunia? Mari kita tersadar dari ketidakpedulian ini.

Wan Rimau
Pengamat Ekonomi dan Perbankan International

Indonesia Krisis Petani

Ironi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tetapi ketersediaan petani saat ini didominasi oleh struktur usia tua dan lanjut. Diperkirakan 10-15 tahun ke depan sumberdaya manusia di usaha tani akan mengalami kelangkaan.

Demikian ditegaskan Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa (19/7).

Menurutnya, minat generasi muda memasuki sektor pertanian semakin berkurang.
Berdasarkan data di sejumlah daerah penghasil beras, petani saat ini didominasi oleh struktur usia di atas 45 tahun.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, katanya, sekitar 60% petani tergolong berusia 45-60 tahun, dan 25,3% berusia lebih dari 60 tahun.

"Krisis petani muda ini juga terjadi pada daerah lumbung padi lainnya, seperti Cianjur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Fakta ini menggambarkan tidak adanya regenerasi yang berdampak terhadap menurunnya produksi beras di masa datang," terang Yeka dalam diskusi bertajukAncaman Pangan di komisi IV DPR RI.

Menurunnya minat generasi muda masuk ke sektor pertanian, lanjutnya, karena pertanian dianggap tidak menguntungkan.

Berdasarkan penelitian PSPI, pendapatan rata-rata setiap petani Rp750 ribu tiap bulannya, dan pendapatan petani penggarap hanya sebesar Rp250 ribu. Minimnya pendapatan petani membuat generasi muda memilih sektor lain.

Selain itu, petani menanggung kerugian sendiri saat menghadapi berbagai macam tantangan pertanian seperti hama, dan perubahan iklim, tanpa ada bantuan dari pemerintah. "Buktinya, insentif pemerintah untuk masuk ke dunia pertanian mengalami kendala," tandasnya. (*/OL-9)

Sumber : mediaindonesia.com

RI Punya Potensi Rp200 Triliun untuk Bangun Ekonomi Rakyat

Pengelolaan Anggaran I Kesejahteraan Petani di Daerah

MemprihatinkanIndonesia sebenarnya memiliki potensi dana tak kurang dari 200 triliun rupiah per tahun asalkan mampu dan berani memangkas serta menggeser sejumlah anggaran yang tidak efektif, seperti impor pangan, pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan, dan sejumlah pos subsidi.

Dari impor pangan setidaknya diperoleh 57,77 triliun rupiah, pembayaran bunga obligasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar 60 triliun rupiah, dan dari pemisahan subsidi yang tidak produktif setidaknya bisa didapat 100 triliun rupiah.

Dana sebesar itu dinilai akan lebih produktif dan efektif bila benar-benar dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis modernisasi pertanian. Industrialisasi sektor pertanian itu diyakini bisa mendukung program kemandirian pangan sehingga mengurangi kebergantungan pada impor pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Pembangunan sektor pertanian secara serius merupakan satu alternatif terbaik untuk menangani kemiskinan di Tanah Air karena lebih dari 60 persen penduduk tinggal di perdesaan.

"Guna mendukung kemandirian pangan memang semua potensi dana yang ada bisa saja digerakkan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Dana-dana subsidi, cicilan bunga utang, obligasi rekap, dan dana impor pangan dikelola untuk membangun kemandirian pangan," kata ekonom Universitas Indonesia, Nining Indroyono Soesilo, di Jakarta, Rabu (13/7).

Namun, tambah dia, semua itu bergantung kepada kemauan politik pemerintah. "Padahal, kalau mau bisa saja melalui mekanisme planning, organizing, actuating, dan controlling. Tapi, yang terpenting actuating dan controlling karena ini yang terlemah di Indonesia."

Nining menegaskan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan memang membutuhkan adanya komitmen politik yang nyata. Menurut dia, yang dibutuhkan dalam membangun ekonomi kerakyatan adalah kemampuan merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Sebelumnya, dikabarkan, alokasi anggaran subsidi dalam APBN dinilai kurang produktif, misalnya subsidi pendidikan yang tidak tepat guna, subsidi bahan bakar minyak (BBM) salah sasaran, dan sistem subsidi pertanian yang tidak jelas. Oleh karena itu, subsidi pemerintah sebaikan diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif sehingga tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja (Koran Jakarta, 13/7).

Gagal Mengelola

Ekonom Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, menilai pemerintah selama ini gagal mengelola potensi sumber dana dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini, antara lain, terlihat dari tingginya kebergantungan Indonesia pada impor pangan setiap tahunnya.

Padahal, lanjut Adiningsih, selama ini faktor konsumsi sangat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, sektor yang diandalkan ini ternyata dibanjiri oleh barang-barang impor termasuk komoditas pangan.

"Kebergantungan yang tinggi pada impor juga bisa menghambat pertumbuhan. Pasar dalam negeri sudah banyak diserbu berbagai produk impor. Kebanyakan dari masyarakat kita merupakan kelas menengah sehingga produk impor dinikmati kelas menengah," ujarnya.

Impor pangan Indonesia kian mengkhawatirkan dan terus meningkat setiap tahun, mencapai 6,42 miliar dollar AS (sekitar 57 triliun rupiah) pada 2010 atau naik 35,16 persen dibandingkan pada 2009. "Impor yang tinggi bisa menggerus pendapatan dan cadangan devisa. Diversifikasi pangan yang diagendakan pemerintah sebagai negara yang memiliki kemandirian pangan hanya isapan jempol. Kesejahteraan petani di daerah masih memprihatinkan," kata Adiningsih.

Impor pangan terbesar pada 2010 dialokasikan untuk gandum yang pada 2010 mencapai 1,42 miliar dollar AS. Kacang kedelai, susu, dan produk susu juga menyerap devisa cukup besar dengan nilai impor masing-masing 840 juta dollar AS dan 630 juta dollar AS.

"Thailand yang memiliki lahan tidak seluas Indonesia dan tanah yang subur seperti Indonesia bisa menjadi eksportir beras yang diakui dunia. Kita malah jadi importir," ujar Adiningsih. lex/fan/WP

Sumber : koran-jakarta.com

Berhentilah Sekolah Sebelum Terlambat!

Jika orientasi pendidikan adalah untuk mencetak tenaga kerja guna kepentingan industri dan membentuk mentalitas pegawai—katakanlah hingga dua dekade ke depan—yang akan dihasilkan adalah jutaan calon penganggur.

Sekarang saja ada sekitar 750.000 lulusan program diploma dan sarjana yang menganggur. Jumlah penganggur itu akan makin membengkak jika ditambah jutaan siswa putus sekolah dari tingkat SD hingga SLTA. Tercatat, sejak 2002, jumlah mereka yang putus sekolah itu rata- rata lebih dari 1,5 juta siswa setiap tahun. Dalam ”kalimat lain”, ada sekitar 50 juta anak Indonesia yang tak mendapatkan layanan pendidikan di jenjangnya.

Jadi, untuk apa sebenarnya generasi baru bangsa bersekolah hingga ke perguruan tinggi? Jika jawabannya agar mereka bisa jadi pegawai, fakta yang ada sekarang menunjukkan orientasi tersebut keliru. Dari sekitar 105 juta tenaga kerja yang sekarang bekerja, lebih dari 55 juta pegawai adalah lulusan SD! Pemilik diploma hanya sekitar 3 juta orang dan sarjana sekitar 5 juta orang.

Jika sebagian besar lapangan kerja hanya tersedia untuk lulusan SD, lalu untuk apa anak-anak kita harus buang-buang waktu dan uang demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?

Sir Ken Robinson, profesor pakar pendidikan dan kreativitas dari Inggris, dalam orasi-orasinya, yang menyentakkan ironisme: menggambarkan betapa sekarang ini sudah terjadi inflasi gelar akademis sehingga ketersediaannya melampaui tingkat kebutuhan. Akibatnya, nilainya di dunia kerja semakin merosot. Lebih dari itu, ia menilai sekolah-sekolah hanya membunuh kreativitas para siswa. Maka, harus dilakukan revolusi di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan pembangunan kreativitas.

Paul Krugman, kolumnis The New York Times yang disegani, dalam tulisannya pada 6 Maret 2011, menegaskan fakta-fakta di Amerika Serikat bahwa posisi golongan kerah putih di level menengah— yang selama beberapa dekade dikuasai para sarjana dan bergaji tinggi—kini digantikan peranti lunak komputer. Lowongan kerja untuk level ini tidak tumbuh, malah terus menciut. Sebaliknya, lapangan kerja untuk yang bergaji rendah, dengan jenis kerja manual yang belum bisa digantikan komputer, seperti para petugas pengantaran dan kebersihan, terus tumbuh.

Kreativitas dan imajinasi

Fakta lokal dan kondisi global tersebut harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Persepsi kultural dan sosial yang mengangankan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin mudah mendapatkan pekerjaan adalah mimpi di siang bolong!

Namun, jika orientasi masyarakat tetap untuk ”jadi pegawai”, yang harus difasilitasi adalah sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan murah dan singkat. Misalnya untuk menempati posisi operator, baik yang manual seperti pekerjaan di bidang konstruksi, manufaktur, transportasi, pertanian, ataupun yang berbasis komputer di perkantoran. Untuk itu, tak perlu embel-embel (sekolah) ”bertaraf internasional” yang menggelikan itu karena komputer sudah dibuat dengan standar internasional.

Akan tetapi, kualitas peradaban sebuah bangsa tak cukup hanya ditopang oleh para operator di lapangan. Mutlak perlu dilahirkan para kreator yang kaya imajinasi. Oleh karena itu, seluruh potensi kecerdasan anak bangsa harus dibangun secara lebih serius yang hanya bisa dicapai jika rangsangannya diberikan sejak usia dini. Maka, diperlukan metode pengajaran yang tak hanya membangun kecerdasan visual-auditori-kinestetik, juga kreativitas dan kemandirian.

Kata kuncinya adalah ”kreativitas” dan ”imajinasi”; dua hal yang belum akan tergantikan oleh komputer secerdas apa pun! Zaman terus berubah. Sistem pendidikan dan paradigma usang harus diganti dengan yang baru. Era teknologi analog sudah ketinggalan zaman. Kini kita sudah memasuki era digital.

Itu artinya, konsep tentang ruang dan waktu pun berubah. Hal-hal yang tadinya dikerjakan dalam waktu panjang, dengan biaya tinggi, dan banyak pekerja, jadi lebih ringkas. Maka, tujuan paling mendasar dari suatu sistem pendidikan baru harus bisa membangun semangat ”cinta belajar” pada semua peserta didik sejak awal. Dengan spirit dan mentalitas ”cinta belajar”, apa pun yang akan dihadapi pada masa depan, mereka akan bisa bertahan untuk beradaptasi, menguasai, dan mengubahnya.

Membangun semangat ”cinta belajar” tak perlu harus ke perguruan tinggi. Kini seluruh ilmu pengetahuan sudah tersedia secara digital, bisa diakses melalui komputer di warnet ataupun melalui telepon genggam.

Jadi, cukup berikan kemampuan menggunakan komputer, mencari sumber informasi yang dibutuhkan di internet, dan bahasa Inggris secukupnya karena di dunia maya tersedia mesin penerjemah aneka bahasa yang instan. Anak-anak cukup sekolah 12 tahun saja (mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD)! Mereka tidak usah jadi pegawai. Dunia kreatif yang bernilai tinggi tersedia untuk mereka, sepanjang manusia masih ada.

Yudhistira ANM Massardi Sastrawan; Pengelola Sekolah Gratis untuk Dhuafa, TK-SD Batutis Al-Ilmi Bekasi

Sumber : kompas.com

Ruang Hampa Demokrasi

Ruang politik bangsa akhir-akhir ini dipenuhi aroma ketidakpercayaan (distrust). Para tokoh masyarakat menuding ”kebohongan” presiden, para elite DPR dianggap menipu rakyat (terkait pembangunan gedung DPR), para pegawai bank memperdaya nasabah sendiri, para pejabat publik (pengurus PSSI) melakukan pembohongan publik, para jaksa yang menghadirkan kesaksian palsu, dan para hakim yang merekayasa keputusan hukum.

Aroma ketakpercayaan menciptakan ”krisis kepercayaan” di masyarakat demokratis. Arsitektur demokrasi tak disangga pilar-pilar kepercayaan karena tak ada lagi yang dipercaya. Ketakpercayaan menandai hampanya kebenaran. Akibatnya, pemangku kekuasaan yang semestinya membangun legitimasi kekuasaan lewat tindak tepercaya justru mengosongkan makna kepercayaan lewat tindak pemalsuan, penipuan, dan simulasi.

Sistem demokrasi representatif tak berjalan mulus karena ada ”ruang hampa” antara yang diberi amanah (pemerintah) dan yang memberi (rakyat). Ruang hampa tercipta karena kondisi ”kekosongan substansial”: ada lembaga perwakilan, tetapi tak ada ”keterwakilan”; ada lembaga pengadilan, tetapi tak ada ”keadilan”; ada lembaga keamanan, tetapi tak ada ”rasa aman”; ada lembaga penjamin, tetapi tak ada ”jaminan”—the democratic anomaly.

Hedonisme politik

Bekerjanya sebuah sistem demokratis sangat bergantung pada tingkat kesalingpercayaan yang dibangun di dalamnya. Pada tingkat negara ada kesalingpercayaan antara pemerintah dan rakyat; di antara elemen-elemen pemerintah sendiri (eksekutif, legislatif, yudikatif); di antara elemen-elemen masyarakat sipil. Pada tingkat ekonomi industrial ada kesalingpercayaan antara produsen dan konsumen.

Namun, sebagaimana dikatakan Francis Fukuyama (Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1996), kepercayaan sangat ditentukan oleh budaya. Kepercayaan adalah ekspektasi yang tumbuh dalam komunitas dengan perilaku reguler, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dihormati bersama. Kemampuan sebuah negara- bangsa masuk ke dalam sistem jejaring pergaulan lebih kompleks bergantung pada tingkat kepercayaan yang mampu dibangunnya.

Ketika kultur yang diperlukan untuk membangun kepercayaan tak mendukung—misalnya kultur korupsi, nepotisme, kekerasan, dan pemaksaan—fondasi kepercayaan dalam sistem demokrasi akan rapuh. Penilapan simpanan di perbankan menurunkan tingkat keterpercayaan perbankan, penggelapan pajak di lembaga perpajakan merusak kredibilitas lembaga itu, manipulasi suara di DPR menghancurkan kehormatan DPR. Ketakpercayaan melahirkan prasangka. Prasangka melunturkan kepercayaan dan menandai miskinnya sensibilitas publik. Orang yang tak punya sensibilitas publik tak pantas jadi pejabat publik. Insensibilitas macam ini diperlihatkan Ketua DPR lewat pernyataan publik, ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” (Kompas, 5/4).

Pernyataan itu dibangun di atas prasangka politik ”oposisi biner”, seperti dikatakan Norberto Bobbio (Left and Right: The Significance of a Political Distinction, 1996), yaitu nalar perbedaan antagonistik dua pihak, seperti DPR versus rakyat. Satu pihak dianggap maju, terdidik, intelek, dan pintar; sementara pihak lain dianggap terbelakang, tak terdidik, awam, dan bodoh. Nalar macam ini menciptakan stereotip ”rakyat” sebagai entitas politik rendah, bawah, dan hina karena itu tak pantas masuk dalam diskursus politik.

Nalar oposisional macam ini adalah bentuk ”kekerasan simbolik” di mana otoritas di(salah)gunakan untuk mendesakkan sebuah tafsir bias. Otoritas (kewenangan) jadi otoriterisme (kesewenangan) di mana kekuasaan digunakan bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepuasan diri sendiri. Penyelewengan otoritas tak menghormati keutamaan etis demi kesenangan. ”Hedonisme politik” macam ini, seperti dilukiskan Leo Strauss (On Tyranny, 1991) hanya milik para ”tiran”.

”Tirani politik” adalah ketika otoritas disalahgunakan, kewenangan jadi kesewenangan, kepercayaan rakyat dikhianati, suara rakyat dibungkam, fungsi representasi direduksi, kesejahteraan rakyat jadi kesenangan diri. Demokrasi menjelma jadi ”hedonikrasi” (hedonicracy), yaitu ketika dorongan kesenangan melabrak norma dan aturan hukum, meminggirkan prinsip kepercayaan, dan memutar balik makna semantik kepercayaan itu sendiri.

Skeptisisme demokrasi

Kepercayaan adalah fondasi demokrasi karena digunakan sebagai landasan membangun ekspektasi aneka tindakan, relasi, atau transaksi bertujuan. Kepercayaan adalah fondasi keyakinan diri dalam setiap tindak sosial, ekonomi, dan budaya yang memberi vitalitas dan optimisme masa depan sebuah masyarakat-bangsa. Sebaliknya, ketakpercayaan meruntuhkan keyakinan diri dan mendorong pesimisme masa depan. Michael Oakeshott (The Politics of Faith and the Politics of Scepticism, 1996) melukiskan sebuah dialektika vitalitas politik, yang—layaknya pendulum— berayun ke dua arah: keyakinan (faith) atau skeptisisme (scepticism).

”Politik keyakinan” adalah sebuah vitalitas yang memberi masyarakat politik— sebagai zoon politicon—semacam optimisme kolektif dalam mencapai kesempurnaan diri (masyarakat, bangsa) melalui kekuatan sendiri. Sebaliknya, ”politik skeptisisme” adalah politik tanpa vitalitas yang menumbuhkan ekspektasi bahwa kesempurnaan mustahil dicapai karena muatan prasangka, konflik, ketakharmonisan dalam perilaku manusia politik tak akan dapat diselesaikan. Ketakpercayaan menciptakan ”kecemasan” (anxiety) dan ”ketakpastian” (insecurity) yang mengurangi kepercayaan diri dan optimisme. Kecemasan, kata Paul Tillich (The Courage to Be, 1980) adalah kondisi eksistensial orang menyadari kehampaan diri, masyarakat, dan bangsanya (non-being).

Orang hanya menemukan ”nama-nama”, tetapi tak ada wujudnya. Kecemasan akibat ”ruang hampa” demokrasi, yaitu ketika rakyat merasakan kehampaan dirinya sebagai demos: bernama tapi tak pernah dapat nama, dihitung tapi tak pernah diperhitungkan, disebut tapi tak boleh ikut wacana. Ruang hampa demokrasi adalah kondisi ketika sesuatu punya nama dalam demokrasi—seperti ”rakyat”, ”konsensus”, ”suara”, ”kejujuran”, ”kebebasan”—tapi semua hampa makna.

Kata ”rakyat” dimanipulasi dalam mimbar parlemen, ”konsensus” dibelokkan dalam aneka pasar gelap politik, kata ”suara” diperjualbelikan dalam mafioso politik, kata ”keadilan” dimanipulasi di lembaga peradilan, kata ”kejujuran” diparodi di lembaga perpajakan, kata trust dilecehkan di lembaga perbankan. Demokrasi hampa makna menciptakan situasi tanpa harapan, ketakberdayaan, dan skeptisisme. Ketakberdayaan ”musuh” terbesar demokrasi karena tujuan demokrasi adalah pemberdayaan dan emansipasi. Demokrasi tak sekadar jalan kebebasan, tapi lebih penting lagi pemberdayaan. Demokrasi adalah pemberdayaan demos yang memungkinkan aspirasi, keinginan, dan suara rakyat disuarakan, bukan dibungkam.

Keberanian adalah kekuatan mengatasi kecemasan, ketakutan, dan skeptisisme. Demokrasi adalah ruang untuk membangun ”keberanian rakyat”, kekuatan berbicara sebagai rakyat secara terhormat. Namun, demokrasi juga ruang membangun ”keberanian penguasa”, yaitu kekuatan untuk mendengarkan suara rakyat secara bijak. Sang pengecut adalah penguasa yang membungkam suara rakyat karena tak kuasa melawan suara-suara kritis itu secara argumentatif, strategis, dan diplomatis. Demokrasi para pengecut adalah ketika suara-suara kebenaran diberangus arogansi kekuasaan.

Yasraf Amir Piliang Dosen Program Magister Studi Pembangunan ITB

Sumber : kompas.com

Tragedi Infrastruktur

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?

Sumber : mediaindonesia.com

RI-Australia Kembali Selenggarakan Bali Process

Menlu RI Marty Natalegawa bersama Menlu Australia Kevin Rudd dijadwalkan akan membuka pertemuan tingkat menteri keempat membahas mengenai masalah imigran gelap, penyeludupan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya (The Fourth Bali Regional Ministerial Conference/BRMC-4) pada 30 Maret 2011 di Bali.

Pertemuan akan diawali dengan Senior Officials Meeting yang dimulai hari ini, Selasa (29/3), yang diharapkan akan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari sekitar 41 negara antara lain Australia, Selandia Baru, Thailand, Malaysia, Singapura, Srilangka, dan Timor Timur. Selain itu, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan the International Organization for Migration (IOM) juga akan hadir sebagai ‘observer’.

Sementara itu, tercatat sebanyak 18 menteri telah menyatakan kesediaannya untuk hadir pada pertemuan yang akan membahas tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai terkait dengan pembentukan kerangka regional dan prosedur operasional.

Kegiatan Bali Process dipandang telah memberikan kontribusi positif, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas dan peningkatan jejaring antar pemangku kepentingan di kawasan terkait kerjasama penanggulangan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan lintas negara lainnya.

(Source : okezone.com)

Rp 505 Miliar untuk Pasar Tradisional

Kutoarjo - Untuk merevitalisasi pasar tradisional tahun ini kementerian perdagangan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 505 miliar. Program tersebut akan terus berlanjut karena sekitar 95 persen dari 4.000 pasar tradisional, yang sudah terdata kondisi fisiknya sudah tidak layak. "Pasar yang sudah terdata itu baru sekitar 30 persen dari total pasar tradisional di Indonesia. Jadi revitalisasi akan menjadi program berkelanjutan. Tahun ini ada 120 pasar yang direhab dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, usai meninjau Pasar Grabag di Purworejo, Senin (28/3/2011).

Pasar tradisional yang kondisinya tidak layak rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun. Pasar tersebut dibangun pada zaman Orde Baru sebagai bagian dari proyek inpres. Dari total anggaran sebanyak Rp 88 miliar dialokasikan untuk pasar percontohan. "Untuk pasar Grabag anggarannya Rp 5 miliar. Tahun depan kami berharap alokasinya bisa lebih besar. Revitalisasi pasar tradisional tergantuung komitmen daerah. Daerah yang komitmennya tinggi akan lebih cepat mendapatkan anggaran," ujarnya.

Menurut dia revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Pasar tradisional harus dibenahi, baik f isik maupun pengelolaan manajemennya. Untuk melindungi pasar tradisional tiap daerah diwajibkan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur soal zonasi minimarket.

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari kericuhan saat pemindahan pedagang ke pasar baru. "Caranya dengan memberikan prioritas tempat berjualan bagi pedagang lama. Selain itu jangan lupa soal pengelolaan limbah dan pengelolaan distribusi barang," katanya .

Kedatangan Mari ke Purworejo untuk mengecek langsung kondisi Pasar Grabag sebelum direhab. Pasar seluas 4.000 meter persegi tersebut, kondisinya cukup parah. Apalagi saat ditinjau tengah hujan gerimis sehingga kondisi pasar becek dan sepi pembeli.

"Nanti selama pasar dipugar saya minta pedagang mau pindah ke lokasi sementara. Kalau sudah selesai direhab, tolong dirawat bersama. Sebagai pasar percontohan, Pasar Grabag harus menjadi inspirasi bagi pasar lain. Selain Purworejo, Jawa Tengah masih dapat jatah untuk Pasar Cokro Kembang di Klaten dengan anggaran Rp 9 miliar," tambah Mari.

Wakil Bupati Purworejo, Suhar mengatakan untuk membangun Pasar Grabag dibutuhkan anggaran Rp 5 miliar. "Sisa anggaran sebanyak Rp 1 miliar dari jatah pusat akan digunakan untuk merehab pasar lainnya. Kami memiliki 27 pasar kabupaten, yang kondisinya belum semuanya layak," katanya.

Suhar mengatakan, secara khusus Purworejo tidak mengalokasikan dana pedamping untuk merehab Pasar Grabag. Pemerintah setempat hanya menyediakan dana untuk desain pasar. Rencananya pasar dibangun dengan 49 kios dan 292 unit los. Pembangunan akan dimulai paada bulan Januari dan ditargetkan selesai pada bulan November.

(Source : kompas.com)

Gaji PNS Naik, Gaji Pejabat Menyusul?

Kendati sudah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri namun rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara masih menggantung. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat hingga kini belum selesai dibahas oleh Tim Reformasi Birokrasi. Jika sudah selesai digodog tim tersebut, selanjutnya akan dibahas di kantor Wakil Presiden dan kantor Presiden untuk dimintakan persetujuan. "Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum untuk dibicarakan. Jadi belum ada kata setuju," ujar Agus. Rencananya pemerintah akan menghapus honorarium pejabat negara yang berbeda-beda terlebih dahulu. "Kami ingin mengkonversi tunjangan dan honorarium itu supaya lebih konsisten dan sederhana," ujarnya. Wacana kenaikan gaji pejabat itu kembali muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gajinya tidak pernah naik selama tujuh tahun. Hal tersebut dikatakan dalam acara pengarahan dan pembekalan Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera Kelapa Gading-Jakarta 21 Januari 2011.

Sebelumnya, Yudhoyono juga beberapa kali mengatakan hal tersebut dalam beberapa acara. Misalnya, pada 23 September 2010, ia menyinggung gaji presiden dalam konteks gaji eksekutif BUMN yang tinggi. "Tidak apa-apa gaji eksekutif BUMN tinggi. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai ada gaji 10 kali lipat gaji Presiden, namun tidak lebih sregep[rajin]," ujar SBY. Menkeu menyatakan rencana kenaikan gaji pejabat bukan karena 'keluhan' SBY. Pemerintah, kata dia, memang sudah berencana menaikkan gaji 8.000 pejabat negara. Yang dimaksud pejabat negara itu antara lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPR, DPR, pimpinan kementerian/lembaga negara hingga bupati/walikota dan wakilnya. Tim Reformasi Birokrasi selama lima tahun mengkaji ulang sejumlah aturan hukum mengenai penggajian, standarisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pendapatan per kapita nasional, keadilan, tanggung jawab, risiko serta gaji pemimpin negara lain. Jika hal ini terlaksana, berdasarkan struktur gaji yang baru, Presiden akan memperoleh gaji tertinggi di Indonesia dibanding pejabat negara lainnya. Agus menjelaskan, saat ini gaji total yang diterima Presiden mencapai Rp62,74 juta per bulan, terdiri atas gaji pokok Rp30,24 juta dan tunjangan Rp32,5 juta. Di luar gaji yang diterima, memang ada dana operasional yang dikelola rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya mencapai Rp2 miliar per bulan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan dinas Presiden. Selain itu juga ada fasilitas berupa rumah dinas, mobil dinas, ajudan hingga pasukan pengawal Presiden. Jika mengacu majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, secara nominal gaji Presiden Indonesia memang jauh di bawah pemimpin dunia lainnya, apalagi dibandingkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan gaji Rp1,7 miliar per bulan. Namun, jika dihitung berdasarkan rasio PDB per kapita, gaji Presiden RI tertinggi ketiga di dunia, berada di bawah presiden Kenya, Raila Odinga dan PM Singapura. Kenaikan Gaji PNS Berbeda dengan kenaikan gaji pejabat negara yang belum disetujui, rencana kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani Presiden. Kenaikan gaji PNS dan anggota TNI/Polri sekitar 10-15 persen itu akan dibayar secara rapel pada April mendatang. Kenaikan gaji PNS ini sudah dianggarkan dalam APBN 2011 dalam alokasi belanja pegawai sebesar Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Jumlah belanja gaji dan tunjangan pegawai itu naik sebesar Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp81,1 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS dan anggota TNI/Polri rata-rata 10 persen, pemberian gaji bulan ke-13, serta menampung cadangan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat. Dengan kenaikan tersebut, gaji pokok terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4.100.000. Untuk daftar gaji pokok PNS lihat di link ini. Namun, angka itu belum termasuk berbagai tunjangan seperti tunjangan fungsional, jabatan, bahkan tunjangan kinerja yang melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kantor kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya. Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus Supriyanto, tunjangan struktural yang diterima eselon I mencapai Rp6 juta. Total gaji yang dibawa pulang untuk golongan IV e atau setingkat Wakil Menteri Keuangan mencapai Rp40 juta. Jika menilik dari daftar tunjangan kinerja kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya, tunjangan tertinggi didapatkan pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp46,95 juta dan tunjangan terendah Rp1,33 juta. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mendapat tunjangan lebih rendah dibanding instansi lainnya yaitu Rp19,36 juta (tertinggi) dan Rp1,56 juta (terendah).

Bagaimana dengan gaji TNI/Polri? Gaji pokok anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat tertinggi yaitu Jenderal, Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk detailnya lihat di sini.

(Source : vivanews.com)

Industri Farmasi Nasional Batalkan Kenaikan Harga obat

Agar tak semakin membebani rakyat, Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia berkomitmen membatalkan kenaikan harga obat yang terlanjur dilakukan 15 pabrik obat. Komitmen ini didukung perusahaan-perusahaan farmasi nasional anggota GP Farmasi Indonesia.

Ketua GP Farmasi Indonesia, Anthony Charles Sunarjo mengatakan kenaikan harga obat sebenarnya merupakan hal yang tak terhindarkan. Ongkos produksi di perusahaan farmasi selalu meningkat akibat berbagai faktor termasuk inflasi dan kenaikan upah minimum pekerja.

Di tahun 2011, kenaikan biaya produksi pabrik obat semakin terasa akibat pemberlakuan bea masuk import bahan baku obat sebesar 5 persen sejak Desember 2010. Padahal seperti diketahui, sekitar 90 persen bahan baku obat belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Kebijakan bea masuk jelas berpengaruh. Sepanjang Januari hingga Februari, 15 dari 200 pabrik obat sudah menaikkan sebagian harga obatnya," ungkap Anthony, Rabu (2/3/2011).

Namun ketika kenaikan harga obat terutama obat ethical (hanya bisa dibeli dengan resep dokter) itu memunculkan keresahan, GP Farmasi Indonesia segera mengambil sikap. Usai berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan baru-baru ini, GP Farmasi mengeluarkan sejumlah imbauan bagi anggotanya.

Salah satunya adalah imbauan untuk membatalkan kenaikan harga obat per 1 Maret 2011 bagi 15 perusahaan yang terlanjur menaikkan harga sebagian obatnya. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum terlanjur, diimbau untuk menunda rencana kenaikan harga obat selama tahun 2011.

"Kondisinya sekarang rakyat lagi susah sehingga kami ambil keputusan. Isinya mengimbau anggota, berbuat baiklah bagi negara. Dipatuhi atau tidak, kita lihat saja nanti," kata Anthony.
(adv/adv)

(Source : detik.com)

Pasar Tradisional Menyimpan Kearifan Lokal

Kalah pamor begitulah kira-kira yang membuat nasib pasar tradisional kian merana. Semakin ditinggalkan, kian jauh dari mayarakat yang kini tengah gila-gilanya termakan budaya individualisme dan konsumerisme. Pasar tradisional yang dulu menjadi basis ekonomi rakyat kini sudah sepi peminatnya.

Masyarakat lebih tertarik datang ke supermarket dan minimarket yang menyajikan suasana dan kesan nyama. Malah mungkin berbelanja di mal sudah menjurus pada gaya hidup modern yang serba instan itu. Mal dan minimarket menjadi favorit lantaran menyediakan transaksi singkat di ruangan ber-AC, etalase yang berjejer rapi. Jauh dari suasana semrawut, kumuh, dan kotor seperti umumnya melekat di pasar tradisional pada umumnya.

Sayangnya, sistem ekonomi di pasar modern tidak memberikan kepuasan nilai budaya. Pembeli memang leluasa memilih barang apa saja yang dikehendaki, tapi tidak ada pemaknaan mendalam dalam interaksi-komunikasi yang terjadi antara pembeli dan pedagang. Murah-senyumnya para pelayanan hingga kasir yang rata-rata berusia muda dan rupawan, sejatinya bukan menjungjung nilai-nilai kekeluargaan, melainkan demi tuntutan pasar yang tunduk sistem kapitalis.

Pasar modern semakin mengajarjan masyarakat pragmatis dalam berinteraksi antarsesama. Sebab, transaksi ekonomi yang terjadi sebatas pemenuhan kebutuhan. Datang, memilih, membayar, dan pulang. Selesai, semuanya final di situ. Melihat realita seperti ini, muncul pertanyaan sebegitu burukkah dampak dari pasar modern terhadap
perubagan prilaku masyarakat? Atau jika dibalik pertanyaannya, masih berhargakah pasar tradisional di era serba modern ini?

Kehadiran pasar modern tak bisa ditolak karena zaman memang sudah berubah. Ada sisi positif dari kehadiran ritel modern baik berskala kecil hingga besar, yakni memperluas akses distribusi kebutuhan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Sisi kelemahannya, pasar modern menggerus eksistensi pasar tradisional dengan segala keanegaraman dan keunikan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Semestinya hal ini bisa dicegah jika regulasi yang ada diterapkan secara konsisten dalam izin pendirian ritel modern sehingga tidak tercipta persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak akan begini jadinya, pasar modern memakan pasar tradisional jika
lembaga yang berwenang dalam pengasawsan mampu menjalankan fungsinya.

Namun bagaimanapun, keberadaan pasar tradisional harus tetap dipertahankan. Tidak hanya ada 50 juta jiwa yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan ada nilai-nilai luhur, kearifan lokal yang tidak ditemukan di pasar tradisional. Di pasar, kita melihat pedagang yang satu dengan lainnya bukan saingan. Tapi ibarat kawan
atau saudara tempat berbagi banyak hal selagi mengais rezeki dari berjualan sepanjang hari. Ada toleransi, kerukunan, dan saling tolong-menolong dalam hubungan tersebut.

Ketika datang pelanggan mencari barang dan kebetulan stok habis, tak segan-segan sesama pedangang saling meminjam barang. Tak terlihat ada rasa iri, tapi justru saling memahami dan mengerti dalam menyenangkan hati pelanggan. Di pasar tak sebatas jual-beli barang, tapi ada kepercayaan dan kejujuran yang dipelihara dalam hubungan pedagang dan pelanggan.

Dari pasar tradisional, tersemai benih-benih kepedulian yang menempatkan sisi kemanusiaan. Pasar tradisional sekaligus menjadi ruang budaya dalam mengekpresikan sisi emosional manusia, suka-duka, senang-kecewa,
hingga letupan kemarahan. Melunturnya tenggang rasa, kepedulian yang terjadi saat ini pada akhirnya berujung sikap anarkis. Mudah emosional, gampang tersulut api kemarahan akibat ruang toleransi di masyarakat semakin menyempit.

Pengamat budaya dari Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengungkapkan ada sisi perbedaan yang jauh antara pasar tradisional dan pasar modern, yakni adanya nilai-nilai kearifan lokal seperti yang diutarakan di atas. Di pasar tradisional tidak ada monopoli dagang seperti di pasar modern. Harga pun bisa ditawar. Jika ada barang yang tak jadi dibeli, bisa dikembalikan," paparnya saat berbincang dengan okezone, baru-baru ini.

Menurut dia, di pasar tradisional tidak sebatas transaksi jual beli, tapi ada ruang komunikasi-budaya lewat tawar-menawar harga. Ada kesepakatan antara pembeli dan pedagang yang sewaktu waktu bisa berubah seperti mengembalikan barang yang tentunya sesuai dengan kesepatakan juga.

Hal-hal tersebut di atas yang tidak ada di pasar modern ini akan semakin terkikis jika tidak ada upaya-upaya terutama dari pemerintah untuk mempertahankan tradisi di pasar tradisional. "Kalau dibiarkan, pasar tradisional akan kalah bersaing. Sebab itu harus ada upaya pengembangan dan pembinaan terhadap pasar tradisional," terang Bambang.

Misalnya, dalam hal perbaikan fasilitas. Ada kesan pasar tradisional ini kotor dan tidak sehat. Kesan ini yang harus diubah. "Harus ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pasar tradisional. Memberdayakan peran asosiasi dan departemen yang mengurus pasar yang bekerja sama dengan distributor atau pabrik," imbuhnya.

Dalam hal kemasan, juga harus menjadi perhatian. Para pedagang harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam mengemas barang sesuai dengan standar. Sehingga, nantinya barang atau produk bisa bersaing dengan minimarket atau mal karena standarnya sama. "Di luar negeri, misalnya di Jepang. Mereka pandai sekali mengemas yang tradisional dengan sentuhan teknologi. Artinya produknya tetap tradisional tetapi disajikan dalam kemasan modern sehingga lebih menarik," ungkap Bambang.

Dia menambahkan, potensi pasar tradisional ini sangat luar biasa dan beragam sehingga bila dikembangkan serius akan mendatangkan keuntungan tidak hanya dari segi ekonomi. Kata dia, di setiap daerah tentunya menyimpan keunikan masing-masing yang bisa menjadi potensi besar untuk digali tidak sebatas warisan tradisi yang tak ternilai itu.

Jadi, pasar tradisional dengan segara kekurangan dan beragam keunikan di dalamnnya masih patut untuk dipertahankan, terutama warisan tradisi-budaya yang menjadi corak kekhasan masyaraat Indonesia. Kemasan boleh modern, tapi semangat dan apresiasi terhadap kelestarian budaya lokal harus menjadi bagian jati diri bangsa. Ya, salah satunya dengan menggali akar kearifan lokal dari pasar tradisional. (Dadan Muhammad Ramdan)

Source : okezone.com

Bagaimana Pelacur Beragama

Judul buku setebal 199 halaman itu sangat menarik. "Agama Pelacur". Buku hasil penelitian terhadap kehidupan spiritualitas para pelacur di tiga lokasi di kota Surabaya itu dibedah oleh sebuah kelompok mahasiswa di STAIN Pamekasan, Sabtu (5/3). Di sampul buku yang ditulis oleh Prof Dr Nur Syam, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya mempertegas bahwa fenomena pelacuran tidak sekadar menunjukkan adanya pola relasi gender yang timpang, mesin pengeruk uang, dan kelompok sosial yang selalu mendapat cacian dan hujatan. Tetapi lebih dari itu. Ia memiliki dimensi kemanusiaan yang perlu diperhatikan dengan cara empati agar kita tidak terjebak dengan ikut-ikutan mengumpat dan menghujat mereka. Sebab pelacur adalah juga manusia yang memiliki spiritualitas dan bahasa tersendiri dalam mengapresiasi dan berdialog dengan Tuhan. Habib Musthafa, salah satu tim peneliti terbitnya buku "Agama Pelacur" yang hadir dalam acara bedah buku tersebut menuturkan buku itu tidak untuk menjawab apakah pelacur punya agama, melainkan bagaimana pelacur itu menjalankan agamanya. Karena persoalan agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhan. Menurut Habib, penelitian di tiga lokasi pelacuran di Surabaya di antara di lokalisasi Moroseneng, Dolly, dan Jagir mengungkap bahwa pelacur juga taat menjalankan agamanya di tengah aktivitasnya melayani lelaki hidung belang.

"Kita ingin mengungkapkan fakta bahwa pelacur juga makhluk Tuhan yang memiliki dimensi hubungan dengan Tuhannya. Tapi apakah dia akan diterima itu adalah urusan Tuhan. Dan kita ingin semua yang mengerti bisa peduli mereka dengan cara-cara yang baik dan manusiawi,” terangnya. Habib menegaskan buku “Agama Pelacur” ini bukan ditulis untuk membenarkan eksistensi pelacuran. Sebaliknya, buku itu untuk menggugah setiap orang agar membantu pelacur keluar dari kehidupannya yang melanggar agama. Salah seorang mahasiswi perserta bedah buku, Isnatun, menilai buku ini sangat kuat karena berhasil mengungkap ruang kosong dalam diri pelacur yaitu spiritualitasnya. Buku itu juga dianggap enak dibaca karena metodologi riset yang digunakan yaitu in depth interview serta observasi langsung di lapangan. "Realitas yang tidak tampak dari seorang pelacur bisa kita tahu dari buku ini," pungkasnya.

Mustofa Bisri

(Source : tempointeraktif.com)

100 Celengan untuk Korban Merapi

Komunitas Seniman Yogyakarta menggalang dana untuk korban letusan Gunung Merapi. Mereka meletakkan 100 celengan tanah di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (15/11).

Koordinator aksi Samuel Indratama mengatakan, celengan buatan siswa Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Yogayakarta akan dipajang selama 1 bulan.

Warga yang melintas dapat memasukkan uang bantuan ke celengan. ”Dana yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban korban Merapi.

Bukan masalah besarnya bantuan, tetapi nilai keikhlasan dan empati kita untuk para korban bencana. Celengan ini akan dipasang sebulan,” ujar Samuel.

Menurut Samuel, aksi ini didukung Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Kegiatan ini melibatkan KPK, sebagai bentuk transparansi memantau hasil sumbangan. Ini edukasi kejujuran. Kami juga melibatkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.”

Celengan berbentuk hewan menyimbolkan korban Merapi tidak hanya manusia, tapi juga hewan. Ternak bagi masyarakat di lereng Merapi adalah sumber penghasilan.

”Celengan replika hewan tersebut juga ada pesan-pesan untuk ikut menyumbang korban Merapi. Juga pesan-pesan untuk melawan korupsi,“ ujar Samuel Indratama. (E1)

Foto: VHRmedia/Fajar Sodiq

(Source : vhrmedia.com)