Apakah 1 Kg Emas Lebih Bernilai daripada 1 Kg Beras?

Harga emas dunia kembali membuat rekor baru dengan menembus kisaran harga 1.600 dollar AS per troy ounce. Pada perdagangan di New York Mercantile Exchange, 18 Juli lalu, harga emas sudah mencapai 1.603 dollar AS per troy ounce. Jika dibandingkan dengan harga emas, Juli tahun lalu, harga emas sudah melonjak 33 persen.

Kenaikan ini tidak lepas dari krisis utang negara Uni Eropa yang sudah menjalar dan ditambah lagi oleh kekhawatiran terhadap ekonomi Amerika Serikat (AS) akibat kemungkinan gagal bayar utang yang jatuh tempo. Sampai saat ini, Kongres AS yang didominasi oleh kubu Republik belum menyetujui kenaikan pagu utang AS. Padahal, Obama melalui Departemen Keuangan-nya telah mengingatkan bahwa persetujuan kenaikan pagu utang harus sudah disetujui sebelum tanggal 2 Agustus 2011 untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada para kreditor.

Standard&Poor;'s (S&P) juga telah mengingatkan pemerintah AS bahwa mereka akan menurunkan peringkat kredit AS yang saat ini AAA jika pemerintah gagal membayar utang yang jatuh tempo. Pada Mei 2011, utang AS telah menyentuh 14,293 triliun dollar AS sedangkan pagu utang AS saat ini hanya 14,294 triliun dollar AS. Gagal bayar utang oleh AS bukan hanya merusak perekonomian AS, tetapi juga memengaruhi Uni Eropa, Jepang, serta negara-negara berkembang karena AS merupakan negara pengimpor terakhir yang menyerap produk dunia sehingga berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan demikian, dollar AS yang dicetak oleh AS juga dialokasikan untuk kebutuhan dunia.

Sementara itu, krisis utang Negara Uni Eropa yang berawal dari Yunani dikhawatirkan telah menjalar ke Italia, Spanyol, Republik Irlandia, dan Portugal. Baru-baru ini, hasil stress test terhadap 91 bank di Eropa menghasilkan delapan bank tidak lolos stress test, sedangkan stress test tersebut disinyalir tidak terlalu ketat. Diduga jika standar tesnya diperketat, seharusnya lebih dari delapan bank yang gagal. Kondisi ini makin mengkhawatirkan sehingga mendorong harga emas terus melonjak.


Dollar AS dan Emas

Berdasarkan perjanjian Breton Wood, New Hampshire, AS, tahun 1944, saat itu disetujui masing-masing negara mematok mata uang kertasnya dengan dollar AS dengan jaminan emas, yaitu 35 dollar AS dijamin dengan 1 ounce emas. Perjanjian ini berakhir tahun 1971 saat AS mengalami kesulitan ekonomi akibat perang Vietnam sehingga tidak mampu lagi mempertahankan uang kertas dengan jaminan emas. Richard Nixon sebagai Presiden AS waktu itu memutuskan tidak menjaminkan lagi dollar AS dengan emas melainkan ditentukan oleh kepercayaan terhadap cadangan devisa (emas dan valuta asing) yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Kebijakan ini waktu itu sangat mengagetkan dunia sehingga dikenal sebagai "Nixon shock". Sejak saat itu, dollar AS menggantikan peran emas sehingga dollar AS dikeluarkan tanpa batas sesuai kebutuhan dunia dan menjadi fundamental sistem moneter dunia.

Mengingat peran AS sebagai negara penopang ekonomi dan keuangan dunia, mata uang dollar AS sudah menjadi mata uang dunia sehingga bagi sebagian besar negara di dunia dollar AS dijadikan sebagai penempatan cadangan devisa. Dengan adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit oleh S&P tentunya cukup mengguncang perekonomian dunia, walaupun kemungkinan ini oleh beberapa kalangan dianggap relatif kecil. Krisis kredit di AS, mau tidak mau, menyebabkan ketidakpercayaan dunia terhadap dollar AS sehingga pelaku ekonomi menjadikan emas sebagai alternatif investasinya.

Emas

Sifat kimia yang dimiliki emas dan suplainya yang terbatas menyebabkan emas diburu dan harganya terus naik. Emas disebut sebagai logam mulia karena memiliki sifat-sifat yang unggul. Emas memiliki unsur kimia aurum yang dilambangkan dengan Au. Emas memiliki sifat kimia stabil, resisten terhadap korosi, tidak bereaksi dengan udara dan air, sehingga warna emas tetap bertahan.

Selain untuk perhiasan, emas juga dipakai untuk berbagai komponen elektronik karena memiliki daya hantar yang tinggi. Suplai emas yang terbatas menyebabkan emas makin diburu sebagai perhiasan maupun untuk investasi. Indonesia sendiri memunyai cadangan emas yang cukup besar. PT Freeport Indonesia saja pada tahun 2005 memunyai cadangan emas terbukti sebesar 1.242 ton. Emas juga menjadi budaya di beberapa negara, seperti India dan China. Kebangkitan ekonomi kedua negara ini mengakibatkan permintaan emas dunia makin melonjak sehingga turut mengakibatkan harga emas kian meroket.


Kontradiksi Harga Pangan dan Emas

Di tengah keguncangan ekonomi dunia akibat krisis utang di AS dan Eropa, emas dianggap sebagai alternatif investasi sehingga harganya terus naik. Bahkan, ada yang memprediksi dalam beberapa tahun ke depan harganya bisa mencapai 3.000 dollar AS per troy ounce atau sekitar delapan ratus ribu rupiah per gram. Hiruk-pikuk kenaikan harga emas ini telah menyedot perhatian dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, perhatian kita sangat minim terhadap produk pangan, seperti beras, jagung, gandum, kedelai, dan lain sebagainya.

Produk pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia harganya senantiasa ditekan sehingga petani yang memproduksi produk pangan tidak pernah bisa sejahtera. Padahal, sesungguhnya, hal yang paling penting bagi sejarah kehidupan manusia adalah kepastian pangan, sandang, dan papan untuk dapat bertahan hidup. Maka, terlihat absurd jika melihat harga pangan petani Indonesia yang masih dihargai murah oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan di sisi lain emas yang bukan merupakan kebutuhan pokok mengalami kenaikan tajam. Masyarakat dunia lupa terhadap kebutuhan pokok yang perlu mendapat jaminan suplai agar tidak kelaparan. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan harus diutamakan.

Harga 1 kg emas yang kira-kira setara dengan 69.000 kali harga 1 kg beras membuat produk pangan seperti beras tampak tidak berarti sama sekali. Padahal, produk pangan seperti beras merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga perlu mendapat perhatian dari kita semua. Apakah ini sebagai tanda-tanda zaman ketika kita lupa terhadap kebutuhan rakyat miskin yang jumlahnya di negara ini puluhan hingga ratusan juta jiwa serta miliaran jiwa di seluruh dunia? Mari kita tersadar dari ketidakpedulian ini.

Wan Rimau
Pengamat Ekonomi dan Perbankan International

Indonesia Krisis Petani

Ironi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tetapi ketersediaan petani saat ini didominasi oleh struktur usia tua dan lanjut. Diperkirakan 10-15 tahun ke depan sumberdaya manusia di usaha tani akan mengalami kelangkaan.

Demikian ditegaskan Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa (19/7).

Menurutnya, minat generasi muda memasuki sektor pertanian semakin berkurang.
Berdasarkan data di sejumlah daerah penghasil beras, petani saat ini didominasi oleh struktur usia di atas 45 tahun.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, katanya, sekitar 60% petani tergolong berusia 45-60 tahun, dan 25,3% berusia lebih dari 60 tahun.

"Krisis petani muda ini juga terjadi pada daerah lumbung padi lainnya, seperti Cianjur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Fakta ini menggambarkan tidak adanya regenerasi yang berdampak terhadap menurunnya produksi beras di masa datang," terang Yeka dalam diskusi bertajukAncaman Pangan di komisi IV DPR RI.

Menurunnya minat generasi muda masuk ke sektor pertanian, lanjutnya, karena pertanian dianggap tidak menguntungkan.

Berdasarkan penelitian PSPI, pendapatan rata-rata setiap petani Rp750 ribu tiap bulannya, dan pendapatan petani penggarap hanya sebesar Rp250 ribu. Minimnya pendapatan petani membuat generasi muda memilih sektor lain.

Selain itu, petani menanggung kerugian sendiri saat menghadapi berbagai macam tantangan pertanian seperti hama, dan perubahan iklim, tanpa ada bantuan dari pemerintah. "Buktinya, insentif pemerintah untuk masuk ke dunia pertanian mengalami kendala," tandasnya. (*/OL-9)

Sumber : mediaindonesia.com

RI Punya Potensi Rp200 Triliun untuk Bangun Ekonomi Rakyat

Pengelolaan Anggaran I Kesejahteraan Petani di Daerah

MemprihatinkanIndonesia sebenarnya memiliki potensi dana tak kurang dari 200 triliun rupiah per tahun asalkan mampu dan berani memangkas serta menggeser sejumlah anggaran yang tidak efektif, seperti impor pangan, pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan, dan sejumlah pos subsidi.

Dari impor pangan setidaknya diperoleh 57,77 triliun rupiah, pembayaran bunga obligasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar 60 triliun rupiah, dan dari pemisahan subsidi yang tidak produktif setidaknya bisa didapat 100 triliun rupiah.

Dana sebesar itu dinilai akan lebih produktif dan efektif bila benar-benar dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis modernisasi pertanian. Industrialisasi sektor pertanian itu diyakini bisa mendukung program kemandirian pangan sehingga mengurangi kebergantungan pada impor pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Pembangunan sektor pertanian secara serius merupakan satu alternatif terbaik untuk menangani kemiskinan di Tanah Air karena lebih dari 60 persen penduduk tinggal di perdesaan.

"Guna mendukung kemandirian pangan memang semua potensi dana yang ada bisa saja digerakkan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Dana-dana subsidi, cicilan bunga utang, obligasi rekap, dan dana impor pangan dikelola untuk membangun kemandirian pangan," kata ekonom Universitas Indonesia, Nining Indroyono Soesilo, di Jakarta, Rabu (13/7).

Namun, tambah dia, semua itu bergantung kepada kemauan politik pemerintah. "Padahal, kalau mau bisa saja melalui mekanisme planning, organizing, actuating, dan controlling. Tapi, yang terpenting actuating dan controlling karena ini yang terlemah di Indonesia."

Nining menegaskan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan memang membutuhkan adanya komitmen politik yang nyata. Menurut dia, yang dibutuhkan dalam membangun ekonomi kerakyatan adalah kemampuan merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Sebelumnya, dikabarkan, alokasi anggaran subsidi dalam APBN dinilai kurang produktif, misalnya subsidi pendidikan yang tidak tepat guna, subsidi bahan bakar minyak (BBM) salah sasaran, dan sistem subsidi pertanian yang tidak jelas. Oleh karena itu, subsidi pemerintah sebaikan diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif sehingga tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja (Koran Jakarta, 13/7).

Gagal Mengelola

Ekonom Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, menilai pemerintah selama ini gagal mengelola potensi sumber dana dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini, antara lain, terlihat dari tingginya kebergantungan Indonesia pada impor pangan setiap tahunnya.

Padahal, lanjut Adiningsih, selama ini faktor konsumsi sangat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, sektor yang diandalkan ini ternyata dibanjiri oleh barang-barang impor termasuk komoditas pangan.

"Kebergantungan yang tinggi pada impor juga bisa menghambat pertumbuhan. Pasar dalam negeri sudah banyak diserbu berbagai produk impor. Kebanyakan dari masyarakat kita merupakan kelas menengah sehingga produk impor dinikmati kelas menengah," ujarnya.

Impor pangan Indonesia kian mengkhawatirkan dan terus meningkat setiap tahun, mencapai 6,42 miliar dollar AS (sekitar 57 triliun rupiah) pada 2010 atau naik 35,16 persen dibandingkan pada 2009. "Impor yang tinggi bisa menggerus pendapatan dan cadangan devisa. Diversifikasi pangan yang diagendakan pemerintah sebagai negara yang memiliki kemandirian pangan hanya isapan jempol. Kesejahteraan petani di daerah masih memprihatinkan," kata Adiningsih.

Impor pangan terbesar pada 2010 dialokasikan untuk gandum yang pada 2010 mencapai 1,42 miliar dollar AS. Kacang kedelai, susu, dan produk susu juga menyerap devisa cukup besar dengan nilai impor masing-masing 840 juta dollar AS dan 630 juta dollar AS.

"Thailand yang memiliki lahan tidak seluas Indonesia dan tanah yang subur seperti Indonesia bisa menjadi eksportir beras yang diakui dunia. Kita malah jadi importir," ujar Adiningsih. lex/fan/WP

Sumber : koran-jakarta.com

Tragedi Infrastruktur

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?

Sumber : mediaindonesia.com

Rp 505 Miliar untuk Pasar Tradisional

Kutoarjo - Untuk merevitalisasi pasar tradisional tahun ini kementerian perdagangan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 505 miliar. Program tersebut akan terus berlanjut karena sekitar 95 persen dari 4.000 pasar tradisional, yang sudah terdata kondisi fisiknya sudah tidak layak. "Pasar yang sudah terdata itu baru sekitar 30 persen dari total pasar tradisional di Indonesia. Jadi revitalisasi akan menjadi program berkelanjutan. Tahun ini ada 120 pasar yang direhab dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, usai meninjau Pasar Grabag di Purworejo, Senin (28/3/2011).

Pasar tradisional yang kondisinya tidak layak rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun. Pasar tersebut dibangun pada zaman Orde Baru sebagai bagian dari proyek inpres. Dari total anggaran sebanyak Rp 88 miliar dialokasikan untuk pasar percontohan. "Untuk pasar Grabag anggarannya Rp 5 miliar. Tahun depan kami berharap alokasinya bisa lebih besar. Revitalisasi pasar tradisional tergantuung komitmen daerah. Daerah yang komitmennya tinggi akan lebih cepat mendapatkan anggaran," ujarnya.

Menurut dia revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Pasar tradisional harus dibenahi, baik f isik maupun pengelolaan manajemennya. Untuk melindungi pasar tradisional tiap daerah diwajibkan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur soal zonasi minimarket.

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari kericuhan saat pemindahan pedagang ke pasar baru. "Caranya dengan memberikan prioritas tempat berjualan bagi pedagang lama. Selain itu jangan lupa soal pengelolaan limbah dan pengelolaan distribusi barang," katanya .

Kedatangan Mari ke Purworejo untuk mengecek langsung kondisi Pasar Grabag sebelum direhab. Pasar seluas 4.000 meter persegi tersebut, kondisinya cukup parah. Apalagi saat ditinjau tengah hujan gerimis sehingga kondisi pasar becek dan sepi pembeli.

"Nanti selama pasar dipugar saya minta pedagang mau pindah ke lokasi sementara. Kalau sudah selesai direhab, tolong dirawat bersama. Sebagai pasar percontohan, Pasar Grabag harus menjadi inspirasi bagi pasar lain. Selain Purworejo, Jawa Tengah masih dapat jatah untuk Pasar Cokro Kembang di Klaten dengan anggaran Rp 9 miliar," tambah Mari.

Wakil Bupati Purworejo, Suhar mengatakan untuk membangun Pasar Grabag dibutuhkan anggaran Rp 5 miliar. "Sisa anggaran sebanyak Rp 1 miliar dari jatah pusat akan digunakan untuk merehab pasar lainnya. Kami memiliki 27 pasar kabupaten, yang kondisinya belum semuanya layak," katanya.

Suhar mengatakan, secara khusus Purworejo tidak mengalokasikan dana pedamping untuk merehab Pasar Grabag. Pemerintah setempat hanya menyediakan dana untuk desain pasar. Rencananya pasar dibangun dengan 49 kios dan 292 unit los. Pembangunan akan dimulai paada bulan Januari dan ditargetkan selesai pada bulan November.

(Source : kompas.com)

Gaji PNS Naik, Gaji Pejabat Menyusul?

Kendati sudah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri namun rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara masih menggantung. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat hingga kini belum selesai dibahas oleh Tim Reformasi Birokrasi. Jika sudah selesai digodog tim tersebut, selanjutnya akan dibahas di kantor Wakil Presiden dan kantor Presiden untuk dimintakan persetujuan. "Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum untuk dibicarakan. Jadi belum ada kata setuju," ujar Agus. Rencananya pemerintah akan menghapus honorarium pejabat negara yang berbeda-beda terlebih dahulu. "Kami ingin mengkonversi tunjangan dan honorarium itu supaya lebih konsisten dan sederhana," ujarnya. Wacana kenaikan gaji pejabat itu kembali muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gajinya tidak pernah naik selama tujuh tahun. Hal tersebut dikatakan dalam acara pengarahan dan pembekalan Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera Kelapa Gading-Jakarta 21 Januari 2011.

Sebelumnya, Yudhoyono juga beberapa kali mengatakan hal tersebut dalam beberapa acara. Misalnya, pada 23 September 2010, ia menyinggung gaji presiden dalam konteks gaji eksekutif BUMN yang tinggi. "Tidak apa-apa gaji eksekutif BUMN tinggi. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai ada gaji 10 kali lipat gaji Presiden, namun tidak lebih sregep[rajin]," ujar SBY. Menkeu menyatakan rencana kenaikan gaji pejabat bukan karena 'keluhan' SBY. Pemerintah, kata dia, memang sudah berencana menaikkan gaji 8.000 pejabat negara. Yang dimaksud pejabat negara itu antara lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPR, DPR, pimpinan kementerian/lembaga negara hingga bupati/walikota dan wakilnya. Tim Reformasi Birokrasi selama lima tahun mengkaji ulang sejumlah aturan hukum mengenai penggajian, standarisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pendapatan per kapita nasional, keadilan, tanggung jawab, risiko serta gaji pemimpin negara lain. Jika hal ini terlaksana, berdasarkan struktur gaji yang baru, Presiden akan memperoleh gaji tertinggi di Indonesia dibanding pejabat negara lainnya. Agus menjelaskan, saat ini gaji total yang diterima Presiden mencapai Rp62,74 juta per bulan, terdiri atas gaji pokok Rp30,24 juta dan tunjangan Rp32,5 juta. Di luar gaji yang diterima, memang ada dana operasional yang dikelola rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya mencapai Rp2 miliar per bulan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan dinas Presiden. Selain itu juga ada fasilitas berupa rumah dinas, mobil dinas, ajudan hingga pasukan pengawal Presiden. Jika mengacu majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, secara nominal gaji Presiden Indonesia memang jauh di bawah pemimpin dunia lainnya, apalagi dibandingkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan gaji Rp1,7 miliar per bulan. Namun, jika dihitung berdasarkan rasio PDB per kapita, gaji Presiden RI tertinggi ketiga di dunia, berada di bawah presiden Kenya, Raila Odinga dan PM Singapura. Kenaikan Gaji PNS Berbeda dengan kenaikan gaji pejabat negara yang belum disetujui, rencana kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani Presiden. Kenaikan gaji PNS dan anggota TNI/Polri sekitar 10-15 persen itu akan dibayar secara rapel pada April mendatang. Kenaikan gaji PNS ini sudah dianggarkan dalam APBN 2011 dalam alokasi belanja pegawai sebesar Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Jumlah belanja gaji dan tunjangan pegawai itu naik sebesar Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp81,1 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS dan anggota TNI/Polri rata-rata 10 persen, pemberian gaji bulan ke-13, serta menampung cadangan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat. Dengan kenaikan tersebut, gaji pokok terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4.100.000. Untuk daftar gaji pokok PNS lihat di link ini. Namun, angka itu belum termasuk berbagai tunjangan seperti tunjangan fungsional, jabatan, bahkan tunjangan kinerja yang melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kantor kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya. Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus Supriyanto, tunjangan struktural yang diterima eselon I mencapai Rp6 juta. Total gaji yang dibawa pulang untuk golongan IV e atau setingkat Wakil Menteri Keuangan mencapai Rp40 juta. Jika menilik dari daftar tunjangan kinerja kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya, tunjangan tertinggi didapatkan pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp46,95 juta dan tunjangan terendah Rp1,33 juta. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mendapat tunjangan lebih rendah dibanding instansi lainnya yaitu Rp19,36 juta (tertinggi) dan Rp1,56 juta (terendah).

Bagaimana dengan gaji TNI/Polri? Gaji pokok anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat tertinggi yaitu Jenderal, Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk detailnya lihat di sini.

(Source : vivanews.com)

Daftar Orang-orang Terkaya RI Kok Itu-itu Saja?

Jakarta - Pertambahan muka-muka baru orang terkaya di Indonesia relatif tak banyak. Orang-orang terkaya ini setiap tahun masih dengan muka-muka lama, hanya sedikit wajah baru yang muncul. Mengapa?

Menurut Chairman The Jakarta Consulting Group A.B. Susanto, fenomena ini karena umumnya para orang yang sudah kaya akan lebih mudah mempertahankan bisnisnya atau bahkan melipatgandakan kekayaannya. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa mempertahankan lebih sulit dari memulai sebuah bisnis atau kekayaan.

"Saya selalu bilang sama klien saya, anda yang sudah bagus tinggal mempertahankan, tinggal memperbaiki visi-misi strategis, organisasi, kepemimpinan , kalau itu dilakukan akan aman," katanya kepada detikFinance,Kamis (10/3/2011).

Ia menjelaskan bagi para orang kaya ini, mempertahankan bisnis akan lebih mudah asalkan tak melakukan kesalahan fatal atau melakukan blunder bisnis. Berdasarkan
pengalamannya menangani kliennya yang berbasis bisnis keluarga, kesalahan yang paling sering terjadi adalah tak jelasnya strategi manajemen sang pemilik bisnis seperti dalam menetapkan arah bisnis dimasa yang akan datang.

"Walaupun saya harus berani mengatakan sebetulnya tumbuh beberapa orang kaya baru, misalnya kalau dulu Chairul Tanjung dan Martua Wilmar dulu tak masuk radar. Artinya selalu ada kesempatan untuk masuk kelompok elit orang terkaya ini," katanya.

Ia menambahkan, orang-orang terkaya ini umumnya adalah orang yang melakukan pekerjaan atau bekerja secara sistematis dan mendapat keberuntungan. Sehingga jangan mengherankan orang-orang kaya akan tetap lama bertengger masuk dalam kelompok elit terkaya.

Susanto menambahkan faktor lainnya mengapa orang-orang kaya di Indonesia lebih banyak diisi oleh muka-muka lama karena umumnya mereka menjalankan secara disiplin inti bisnisnya. Walaupun untuk kasus di Indonesia, banyak orang kaya memperlebar usahanya ke bidang lain namun tetap sukses dan berkembang.

"Saya kembali ambil contoh grup Djarum mereka memulai dari bisnis rokok, lalu buat polytron elektronik, bank BCA semuanya berjalan bagus-bagus, ini contoh menarik, mereka fokus walaupun bidangnya banyak," katanya.

Dikatakannya ada perdebatan yang menarik dikalangan ahli strategi manajemen sekitar 10-15 tahun lalu. Pada era itu banyak para ahli berpendapat untuk bisa
sukses berbisnis harus tetap fokus dengan core atau bisnis utamanya.

Kenyataanya hal itu tak terbukti bagi para orang kaya di Indonesia, orang kaya di Indonesia mampu bertahan dan sukses dengan berbagai bisnis yang menggurita,
misalnya Sinarmas yang sukses bergerak dibidang sawit, properti,pulp and paper,bank,lembaga keuangan dan lain-lain.

"Justru ini yang menarik dari pebisnis luar negeri melihat di Indonesia orang yang punya modal masuk ke bisnis lain, dan masing-masing punya core
di Indonesia besar-besar dan bermacam-macam usahaya tetap bagus, memang ini fenomena menarik dibandingkan dengan negara," katanya.

Majalah Forbes baru saja mengeluarkan daftar orang-orang terkaya dunia, termasuk dari Indonesia. Berikut wakil-wakil Indonesia dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes yang dikutip dari situsnya, Kamis (10/3/2011).

• 208. R Budi Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar
• 208. Michael Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar
• 304. Low Tuck Kwong (batubara) : US$ 3,6 miliar
• 420. Martua Sitorus (CPO) : US$ 2,7 miliar
• 488. Peter Sondakh (investasi) : US$ 2,4 miliar
• 564. Sri Prakash Lohia (polyester) : US$ 2,1 miliar
• 595. Kiki Barki (batubara) : US$ 2 miliar
• 651: Sukanto Tanoto (diversifikasi) : US$ 1,9 miliar
• 782: Edwin Soeryadjaya (batubara) : US$ 1m6 miliar
• 833: Garibaldi Tohir (batubara) : US$ 1,5 miliar
• 938: Theodore Rachmat (batubara) : US$ 1,3 miliar
• 1057. Chairul Tanjung (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar
• 1057. Murdaya Poo (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar
• 1140. Benny Subianto (batubara) : US$ 1 miliar.

(hen/qom)

(Source : detik.com)

Carlos Slim Masih Terkaya di Dunia

York - Taipan asal Meksiko, Carlos Slim Helu kembali tercatat sebagai orang terkaya di dunia. Dengan kekayaan mencapai US$ 74 miliar, Carlos Slim masih terkaya dan belum tergeser oleh Bill Gates.

Bill Gates tercatat masih menjadi orang terkaya nomor dua. Menurut majalah Forbes, Bill Gates mungkin masih akan menjadi orang terkaya di dunia jika saja tidak memberikan US$ 28 miliar ke yayasannya. Bill Gates tercatat hanya terkalahkan sebagai orang terkaya di dunia 2 kali yakni tahun 1995 dan 2010.

Total kekayaan dari orang-orang terkaya dalam daftar tersebut melonjak hingga 25% menjadi US$ 4,5 triliun, dengan rata-rata kekayaan mereka meningkat dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 3,7 miliar. Sebanyak 47 orang terdepak dari daftar tersebut, 42 kembali masih dan 10 orang meninggal. Jumlah perempuan yang masuk dalam daftar orang terkaya itu juga naik dari 89 pada tahun lalu menjadi 102 pada tahun 2011 ini.

Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, China) menempatkan wakil yang semakin banyak dalam daftar 1.000 orang terkaya di dunia seiring melonjaknya perekonomian di China dan India, plus melonjaknya harga baja dan minyak mentah.

Jumlah orang terkaya dari China yang masuk dalamdaftar tersebut melonjak hingga dua kali lipat menjadi 115. Rusia dan Brasil melonjak 50% menjadi masing-masing 101 dan 30. Dan untuk pertama kalinya, AS menempatkan wakilnya lebih dari 100 milyuner dalam daftar tersebut.

"India menambah 6 orang terkayanya dalam daftar tersebut sehingga total menjadi 55. Namun secara rata-rata nilai kekayaan orang India dalam daftar tersebut sangat besar yakni US$ 4,5 miliar, dibandingkan milyuner CHina yang hanya US$ 2,5 miliar," ujar CEO Forbes, Steve Forbes.

Berikut daftar 10 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes yang dilansir dari situsnya, Kamis (10/3/2011).

1. Carlos Slim Helu (Meksiko/telecom) : US$ 74 miliar
2. Bill Gates (AS/Microsoft) : US$ 56 miliar
3. Warren Buffet (AS/Berkshire Hathaway) : US$ 50 miliar
4. Bernard Arnault (Prancis/LVMH) : US$ 41 miliar
5. Larry Ellison (AS/Oracle) : US$ 39,5 miliar
6. Lakshmi Mittal (India/Baja) : US$ 31,1 miliar
7. Amancio Ortea (Spanyol/Zara) : US$ 31 miliar
8. Eike Batista (Brasil/Tambang) : US$ 30 miliar
9. Mukesh Ambani (India/Petrokimia, migas) : US$ 27 miliar
10. Christy Walton & Family (AS/Walmart) : US$ 26,5 miliar.

(qom/qom)

Investor Malaysia Tertarik Wilayah Timur Indonesia

Hubungan perekonomian Indonesia dan Malaysia terus membaik. Itu terlihat dari neraca perdagangan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun ini. Pada Januari 2011,perdagangan Indonesia-Malaysia mengalami surplus USD3,23 miliar. Berikut wawancara engan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da`i Bachtiar di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu, mengenai masa depan kerja sama Indonesia dengan Malaysia.

Bagaimana masa depan hubungan perekonomian kedua negara?

Saya pikir hubungan perekonomian dua negara akan semakin baik. Indikatornya terlihat dari banyak kalangan bisnis Malaysia yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara untuk berinvestasi.

Itu bisa dimaklumi karena memang indikator ekonomi negara kita terus menunjukkan perbaikan. Salah satunya ditandai dengan cadangan devisa senilai lebih dari USD100 miliar. Kita juga memiliki pasar yang cukup besar dengan pendapatan per kapita setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Sumber daya alam pun cukup menjanjikan. Tinggal melihat kondisi yang lain, misalnya, politiknya dan kepastian hukum. Ini semua tentunya menjadikan Indonesia sebagai negara yang penting dalam sektor ekonomi.

Bagaimana peluang perdagangan pada 2011?

Pada 2010, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai USD18,01 miliar dan lebih dari separuhnya merupakan ekspor kita ke Malaysia. Pada 2011 ini, kami berharap total perdagangan akan meningkat. Selain bahan bakar minyak, ekspor andalan Indonesia ke Malaysia adalah minyak kelapa sawit mentah (CPO/crude palm oil).

Banyak pengusaha Malaysia yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sebenarnya sejumlah investor Malaysia sudah tertarik berinvestasi pada sektor pertambangan, khususnya batu bara.

Beberapa di antara mereka sudah bertanya-tanya kepada kami. Namun, namanya masih belum bisa disebutkan. Mereka melihat peluang masuk pada sektor pertambangan sangat baik.

Apakah investor Malaysia juga tertarik dengan pengembangan koridor ekonomi, misalnya, berinvestasi di wilayah Indonesia Timur?

Saat ini investor Malaysia tidak lagi hanya melihat daerah-daerah yang dekat dengan Malaysia. Namun, juga kawasan Indonesia bagian timur khususnya Papua, Maluku, dan Sulawesi. Saat ini beberapa investor Malaysia telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di ketiga daerah tersebut. Sekarang mereka beranggapan jarak bukan lagi menjadi persoalan dalam berinvestasi.

Selama infrastruktur daerah tersebut memadai,mereka tidak akan ragu masuk dan berinvestasi. Masalah infrastruktur kerap dipertanyakan mereka ketika hendak berinvestasi di Indonesia. (hermansah)(Koran SI/Koran SI/ade)

(source : okezone.com)

Ketergantungan Impor Perparah Krisis Pangan

Ketergantungan terhadap berbagai komoditas pangan yang diimpor dari sejumlah negara dikhawatirkan akan memperburuk krisis pangan di dalam negeri. Kebijakan pemerintah seharusnya bersifat jangka panjang dan lebih mengutamakan pemenuhan secara swasembada.

”Kalau semuanya terus-terusan diimpor, ketergantungan Indonesia akan semakin besar. Impor hanyalah kebijakan instan yang tidak bisa menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek masalah mungkin akan selesai, tetapi setelah itu akan kembali berulang,” kata Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, yang dihubungi Kompas, Senin (7/3).

Menurut dia, harus diakui saat ini hampir semua negara menghadapi kelangkaan pangan. Salah satu pemicunya adalah faktor iklim. Namun bagi Indonesia, kelangkaan pangan sebenarnya sudah berlangsung lama. Pemerintah sejak awal tidak menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama.

”Impor hanyalah pilihan terakhir ketika produksi dalam negeri sudah dipacu dengan perbaikan infrastruktur. Kalau sudah ada upaya serius ternyata masih kurang, barulah impor. Masalahnya, sejauh ini upaya serius itu belum ada,” paparnya.

Revrisond mengatakan, secara makro impor pangan memang bisa mengendalikan harga sehingga inflasi bisa ditekan. Persoalannya, serbuan barang impor membuat petani kelimpungan. ”Hasil pertanian lokal masih kalah kompetitif sehingga konsumen akan mendekati barang impor. Kalau sudah terpuruk begitu, petani tinggal jual tanah dan ganti profesi. Akibatnya, produksi pangan akan semakin turun dan krisis pangan pun semakin mengancam,” ujarnya.

Berdasarkan data kementerian perdagangan, realisasi impor beras tahun 2010-2011 per 2 Maret mencapai 1,26 juta ton dari target 1,898 juta ton beras. Selain beras, tahun ini pemerintah juga mengimpor cabai sebanyak 15.000 ton, kedelai sekitar 1,7 juta ton per tahun, serta impor bawang merah dari Vietnam dan Thailand. Sesuai data Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari 2011, total impor bawang merah mencapai 17,25 juta kilogram.

Angka tersebut melonjak 264 persen bila dibandingkan dengan realisasi impor Desember 2010 di kisaran 4,88 juta kilogram.

Menurut laporan pemantauan harga Kementerian Perdagangan, harga pangan berangsur-angsur turun. Harga beras rata-rata nasional turun dari Rp 7.376 per kilogram pada Januari menjadi Rp 7.279 per kilogram pada awal Maret. Harga cabai rawit merah juga turun dari 74.935 per kilogram menjadi Rp 72.000 per kilogram.

Langkah terakhir

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, sebenarnya pihaknya tidak mendukung kebijakan impor. Namun, karena kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi dari stok yang ada, impor menjadi langkah terakhir. ”Kalau masih bisa dipenuhi sendiri, impor tidak diperlukan lagi,” ujarnya. (ENY)

sumber : kompas.com

Pasar Tradisional Menyimpan Kearifan Lokal

Kalah pamor begitulah kira-kira yang membuat nasib pasar tradisional kian merana. Semakin ditinggalkan, kian jauh dari mayarakat yang kini tengah gila-gilanya termakan budaya individualisme dan konsumerisme. Pasar tradisional yang dulu menjadi basis ekonomi rakyat kini sudah sepi peminatnya.

Masyarakat lebih tertarik datang ke supermarket dan minimarket yang menyajikan suasana dan kesan nyama. Malah mungkin berbelanja di mal sudah menjurus pada gaya hidup modern yang serba instan itu. Mal dan minimarket menjadi favorit lantaran menyediakan transaksi singkat di ruangan ber-AC, etalase yang berjejer rapi. Jauh dari suasana semrawut, kumuh, dan kotor seperti umumnya melekat di pasar tradisional pada umumnya.

Sayangnya, sistem ekonomi di pasar modern tidak memberikan kepuasan nilai budaya. Pembeli memang leluasa memilih barang apa saja yang dikehendaki, tapi tidak ada pemaknaan mendalam dalam interaksi-komunikasi yang terjadi antara pembeli dan pedagang. Murah-senyumnya para pelayanan hingga kasir yang rata-rata berusia muda dan rupawan, sejatinya bukan menjungjung nilai-nilai kekeluargaan, melainkan demi tuntutan pasar yang tunduk sistem kapitalis.

Pasar modern semakin mengajarjan masyarakat pragmatis dalam berinteraksi antarsesama. Sebab, transaksi ekonomi yang terjadi sebatas pemenuhan kebutuhan. Datang, memilih, membayar, dan pulang. Selesai, semuanya final di situ. Melihat realita seperti ini, muncul pertanyaan sebegitu burukkah dampak dari pasar modern terhadap
perubagan prilaku masyarakat? Atau jika dibalik pertanyaannya, masih berhargakah pasar tradisional di era serba modern ini?

Kehadiran pasar modern tak bisa ditolak karena zaman memang sudah berubah. Ada sisi positif dari kehadiran ritel modern baik berskala kecil hingga besar, yakni memperluas akses distribusi kebutuhan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Sisi kelemahannya, pasar modern menggerus eksistensi pasar tradisional dengan segala keanegaraman dan keunikan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Semestinya hal ini bisa dicegah jika regulasi yang ada diterapkan secara konsisten dalam izin pendirian ritel modern sehingga tidak tercipta persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak akan begini jadinya, pasar modern memakan pasar tradisional jika
lembaga yang berwenang dalam pengasawsan mampu menjalankan fungsinya.

Namun bagaimanapun, keberadaan pasar tradisional harus tetap dipertahankan. Tidak hanya ada 50 juta jiwa yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan ada nilai-nilai luhur, kearifan lokal yang tidak ditemukan di pasar tradisional. Di pasar, kita melihat pedagang yang satu dengan lainnya bukan saingan. Tapi ibarat kawan
atau saudara tempat berbagi banyak hal selagi mengais rezeki dari berjualan sepanjang hari. Ada toleransi, kerukunan, dan saling tolong-menolong dalam hubungan tersebut.

Ketika datang pelanggan mencari barang dan kebetulan stok habis, tak segan-segan sesama pedangang saling meminjam barang. Tak terlihat ada rasa iri, tapi justru saling memahami dan mengerti dalam menyenangkan hati pelanggan. Di pasar tak sebatas jual-beli barang, tapi ada kepercayaan dan kejujuran yang dipelihara dalam hubungan pedagang dan pelanggan.

Dari pasar tradisional, tersemai benih-benih kepedulian yang menempatkan sisi kemanusiaan. Pasar tradisional sekaligus menjadi ruang budaya dalam mengekpresikan sisi emosional manusia, suka-duka, senang-kecewa,
hingga letupan kemarahan. Melunturnya tenggang rasa, kepedulian yang terjadi saat ini pada akhirnya berujung sikap anarkis. Mudah emosional, gampang tersulut api kemarahan akibat ruang toleransi di masyarakat semakin menyempit.

Pengamat budaya dari Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengungkapkan ada sisi perbedaan yang jauh antara pasar tradisional dan pasar modern, yakni adanya nilai-nilai kearifan lokal seperti yang diutarakan di atas. Di pasar tradisional tidak ada monopoli dagang seperti di pasar modern. Harga pun bisa ditawar. Jika ada barang yang tak jadi dibeli, bisa dikembalikan," paparnya saat berbincang dengan okezone, baru-baru ini.

Menurut dia, di pasar tradisional tidak sebatas transaksi jual beli, tapi ada ruang komunikasi-budaya lewat tawar-menawar harga. Ada kesepakatan antara pembeli dan pedagang yang sewaktu waktu bisa berubah seperti mengembalikan barang yang tentunya sesuai dengan kesepatakan juga.

Hal-hal tersebut di atas yang tidak ada di pasar modern ini akan semakin terkikis jika tidak ada upaya-upaya terutama dari pemerintah untuk mempertahankan tradisi di pasar tradisional. "Kalau dibiarkan, pasar tradisional akan kalah bersaing. Sebab itu harus ada upaya pengembangan dan pembinaan terhadap pasar tradisional," terang Bambang.

Misalnya, dalam hal perbaikan fasilitas. Ada kesan pasar tradisional ini kotor dan tidak sehat. Kesan ini yang harus diubah. "Harus ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pasar tradisional. Memberdayakan peran asosiasi dan departemen yang mengurus pasar yang bekerja sama dengan distributor atau pabrik," imbuhnya.

Dalam hal kemasan, juga harus menjadi perhatian. Para pedagang harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam mengemas barang sesuai dengan standar. Sehingga, nantinya barang atau produk bisa bersaing dengan minimarket atau mal karena standarnya sama. "Di luar negeri, misalnya di Jepang. Mereka pandai sekali mengemas yang tradisional dengan sentuhan teknologi. Artinya produknya tetap tradisional tetapi disajikan dalam kemasan modern sehingga lebih menarik," ungkap Bambang.

Dia menambahkan, potensi pasar tradisional ini sangat luar biasa dan beragam sehingga bila dikembangkan serius akan mendatangkan keuntungan tidak hanya dari segi ekonomi. Kata dia, di setiap daerah tentunya menyimpan keunikan masing-masing yang bisa menjadi potensi besar untuk digali tidak sebatas warisan tradisi yang tak ternilai itu.

Jadi, pasar tradisional dengan segara kekurangan dan beragam keunikan di dalamnnya masih patut untuk dipertahankan, terutama warisan tradisi-budaya yang menjadi corak kekhasan masyaraat Indonesia. Kemasan boleh modern, tapi semangat dan apresiasi terhadap kelestarian budaya lokal harus menjadi bagian jati diri bangsa. Ya, salah satunya dengan menggali akar kearifan lokal dari pasar tradisional. (Dadan Muhammad Ramdan)

Source : okezone.com

Kalteng Perluas Sawah Baru 11.000 Hektar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan perluasan sawah baru seluas 11.000 hektar (ha). Karena itu, luas sawah di Kalteng yang kini sekitar 250.000 ha direncanakan bertambah menjadi 261.000 ha pada akhir tahun 2011.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng, Tute Lelo, di Palangkaraya, Kamis (3/3/2011), mengatakan, luas sawah di Kateng terus bertambah sejak 2009, sekitar 240.000 ha. Bersamaan dengan peningkatan luas sawah, produksi padi tahun 2011 juga ditargetkan naik menjadi 680.000 ton gabah kering giling (GKG).

Adapun angka sementara produksi padi 2010 sekitar 647.000 ton GKG. Jumlah itu terus meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 578.761 ton GKG. Mengenai kebutuhan beras di Kalteng, Tute yakin akan terpenuhi. Kebutuhan beras di Kalteng sekitar 270.000 ton per tahun.

"Tahun 2010 saja, Kalteng bisa surplus beras sebesar 96.000 ton. Angka konsumsi beras di Kalteng sebesar 121,76 kg per kapita per tahun," katanya. Sentra-sentra produksi padi di Kalteng antara lain Kabupaten Barito Timur, Kapuas, Lamandau, dan Katingan.

(Source : kompas.com)

Pemerintah Nggak Kompak Rakyat Jadi Bingung Nih...

Pemerintah mulai terlihat tidak kompak soal rencana penundaan pembatasan BBM bersubsidi. Rakyat pun dibikin bingung. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pihak yang menyatakan pembata­s­an BBM bakal dilakukan Juli nanti. Namun, ada juga yang bi­lang, itu belum tentu dilakukan. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan tetap melak­sa­nakan pembatasan BBM ber­subsidi. Tapi, kemungkinan di­un­dur Juli 2011 dan akan dilaku­kan serempak di seluruh Pulau Jawa. Sebab, jika tidak dilaku­kan, akan berdampak pada fiskal. Agus mengatakan, opsi ditun­danya pembatasan BBM subsidi dari rencana awal April 2011 dikhawatirkan membuat masya­rakat resah. Sebelumnya, Deputi Bidang Sum­ber Daya Alam dan Ling­kungan Hidup Bappenas Endah Murningtyas mengatakan, pem­batasan BBM diputuskan tidak jadi April. “Kita agak berhati-hati juga melihat dinamika seperti apa. Tadinya hanya Jabodetabek saja (April), terus Juli seluruh Jawa. Ta­pi kekhawatiran rembesannya ke mana-mana dan secara teknis itu sulit dilakukan jadi nanti sekalian se-Jawa diterapkan,” jelas Endah. Menko Perekonomian Hatta Ra­jasa menegaskan, pengun­dur­an pelaksanaan kebijakan BBM subsidi dari April ke Juli be­lum diputuskan karena harus menda­pat persetujuan DPR. “Rapat dengan DPR saja be­lum, Juli itu ancar-ancar, tadi kan seluruh Jawa harus siap semua. Tapi belum diputuskan kapan,” ujar Hatta di kantornya, kemarin. Hatta menilai, yang menjadi salah satu pertimbangan kepu­tu­san penerapan pembatasan BBM ber­subsidi adalah harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo me­nga­takan, pemerintah belum memu­tuskan akan melakukan pemba­tas­an BBM bersubsidi serentak untuk Pulau Jawa Juli nanti. “Pernyataan Bappenas hanya salah satu opsi saja. Kepu­tusan­nya belum ada,” ujar Evita usai rapat dengar pendapat dengan DPR, kemarin. Saat ini, pihaknya masih me­nunggu hasil kajian dari sisi aka­demisi yang diketuai Anggito Abimanyu. “Sebisa mungkin ada pertimbangan yang lain soal pem­batasan BBM,” ucapnya. Evita mengakui, pihaknya be­lum sempat duduk bersama dan mendengarkan masukan dari tim­nya Anggito. Untuk itu, peme­rin­tah menjadwalkan bertemu de­ngan tim tersebut Senin depan. Namun, Ketua Tim Pengkajian Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi Anggito Abimanyu merasa yakin pembatasan BBM subsidi bisa dilakukan April. “April itu bulan deflasi. Saya rasa sudah cukup matang dan bi­sa mentestimoni karena saya meng­kaji sendiri dan melihat ke­siapan di tingkat kebijakan mau­pun di tingkat lapangan,” katanya. Menurut Anggito, pembatas­an kon­sumsi BBM subsidi tetap harus jalan untuk melakukan perbaikan pola subsidi dan mo­mentum un­tuk mengurangi dis­paritas harga. Menteri ESDM Darwin Za­hedy Saleh menambahkan, pe­ngaturan BBM bersubsidi harus bisa dila­ku­kan tahun ini agar BBM sub­si­di tidak salah sasar­an dan ha­nya dinikmati orang-orang mampu. Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali menanggapi, sebaiknya pemerintah tidak me­mak­sakan pembatasan BBM ber­subsidi jika memang tidak siap. Menurut Zainudin, ditunda atau tidak pembatasan itu, DPR akan segera bertemu dengan pemerin­tah un­tuk membahas­nya. “Saya harap pemerintah tidak membuat rakyat bingung soal ini,” cetus Zainudin. [RM]

(Source : rakyatmerdeka.com)

Pemerintah Kaji Rumah Seharga Rp 25 Juta

Setelah mengkonsep rumah seharga Rp 5 jutaan di daerah perbatasan, pemerintah juga mempersiapkan pembangunan rumah murah seharga Rp 20-25 juta dengan luas 36 meter persegi. Rumah itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Supaya pembangunannya bisa ditekan tentunya akan dibangun pinggiran kota. Sampai sekarang memang belum diputuskan lokasinya, tapi mengarah ke Bekasi, Tangerang atau Bogor," ujar Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Pangihutan Marpaung, Senin (28/2).

Untuk kota lainnya akan dipriorotaskan diwilayah yang mendapatkan DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah. Menurut dia, prioritas pembangunan di daerah yang meneriman DAK tersebut supaya anggaran rumah murah itu dapat terpenuhi. Seperti diketahui, DAK diberikan pemerintah pusat kepada 62 kabupaten atau kota di 22 provinsi dan rencananya akan digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan. "Dengan begitu, harga rumah dapat ditekan 10-20 persen," cetusnya.

Untuk semakin menekan biaya pembangunan rumah, Kemenpera juga akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Tanah itu diharapkan bisa diberikan Pemda setempat dalam bentuk sumbangan. "Misalnya, kawasan kumuh. Tanahnya ada yang punya warga, ada yang punya Pemda. Nah kita bangun rumah murah di kawasan itu. Karena itu perlu dukungan masyarakat dan juga Pemda," cetusnya.

Pangihutan mengatakan, peran Pemda sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengadaan rumah murah tersebut. Selain untuk menyediakan lahan, Pemda juga diharapkan dapat memberian insentif berupa pembebasan biaya perizinan pembangunan rumah tersebut. "Kita sedang siapkan desain dan rencana anggaran biaya untuk pengadaan rumah murah tersebut," kata dia.

Namun begitu, ia mengaku Kemenpera belum memutuskan jumlah unit rumah yang akan dibangun terkait dengan program tersebut. "Jumlah unit dan kebutuhan biaya seluruhnya belum diputuskan. Besok baru akan dirapatkan lagi mengenai detil rencananya. Begitu juga dana pembangunannya. Tapi diharapkan dana pembangunan bisa menggunakan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," ungkapnya.

Pihaknya menilai, dengan biaya Rp20 juta-Rp25 juta cukup untuk membangun rumah seluas 36 meter persegi. Pasalnya, selain tersedianya DAK, lahan, dan insentif perizinan oleh pemerintah pusat dan daerah, spesifikasi pembangunan rumah pun akan diturunkan. "Misalnya, lantainya tanah yang sudah dicor dulu. Nanti kalau pemilik rumahnya sudah punya uang, dia bisa pakai keramik," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja pemerintah di istana Bogor, Presiden SBY mengaku iba melihat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Oleh karena itu, Kemenpera segera menggagas ide pembangunan rumah seharga Rp 5 juta per unit. Rumah-rumah itu terutama akan dibangun di daerah perbatasan dengan negara lain. Pembangunan rumah-rumah itu juga untuk mengurangi kekurangan (backlog) perumahan sebanyak 8,5 juta unit. (wir)

(Source : jpnn.com)